MEGAPOLITAN

DPRD DKI Lanjutkan Godok Raperda Kawasan Tanpa Rokok

MONITOR, Jakarta – DPRD DKI Jakarta berencana kembali menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Rencana ini kembali menguat usai mereka membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pembahasan Raperda KTR masuk dalam prioritas Bapemperda untuk diselesaikan.

“Ini kan Perda KTR barang lama yang tak pernah selesai dibahas. Makanya ketika sekarang saya duduk di Bapemperda Raperda KTR ini akan saya dorong untuk segera diselesaikan,” ujar anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Kepada MONITOR, di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Gembong, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP ini mengatakan, untuk membahas Raperda KTR sebernarnya tidak terlalu sulit.

“Saya kira kalau Bapemperda serius, satu bulan beres tuh untuk membahasnya,” terangnya.

Ia menjelaskan, Perda KTR ini tidak akan merugikan pengusaha rokok karena keberadaan KTR ini bukan untuk membatasi orang merokok. Melainkan untuk menghormati orang yang tidak merokok agar tidak berdampak terkena asap rokok yang dihirup oleh si perokok.

“Jadi yang kita batasi adalah asap rokok yang dihirup oleh si perokok. Bukan membatasi orang untuk merokok,” tegasnya.

Justru lanjut, Gembong yang dirugikan adalah bukan pengusaha rokok tapi pengusaha hotel, restoran dan pengusaha lainnya.

“Karena kalau Perda KTR disahkan, maka pengusaha-pengusaha hotel atau restoran ini akan mengeluarkan anggaran untuk menyediakan ruangan khusus KTR,” jelasnya.

Jadi lebih jelasnya Perda KTR tidak akan merugikan perokok atau pengusaha rokok.

Recent Posts

Layanan Qur’an Kemenag Tembus 55.873.751 Pengguna, LPMQ Segera Rilis Chat Qur’ani Berbasis AI

MONITOR, Jakarta -  Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sejak diluncurkan pada…

3 jam yang lalu

Fahri Hamzah Bertemu Presiden IsDB Group Bahas Kolaborasi Pembiayaan Perumahan

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan (Wamen) dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua…

5 jam yang lalu

Akademisi Kritik Asas Dominus Litis RKUHAP: Pembuat Kebijakan Harus Hati-hati

MONITOR, Jakarta - Civitas Akademika UIN Jakarta dalam diskusi bertajuk "Menyoal Sentralisasi Kewenangan Penegakan Hukum…

9 jam yang lalu

Menag Gaungkan Moderasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Washington DC

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa kerukunan antarumat beragama memberikan kontribusi signifikan…

10 jam yang lalu

Penjelasan KH Moqsith tentang Wukuf di Arafah dan Keutamaannya

MONITOR, Makkah - Arafah menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji. Tidak sah haji seseorang…

13 jam yang lalu

Catatan kecil atas Reformasi 1998; Strategi Gattopardo, Berubah agar Segalanya Tetap Sama!

Abdul HakimPengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Nusantara Tangerang Dalam dunia politik dan kekuasaan, terdapat strategi…

14 jam yang lalu