MEGAPOLITAN

DPRD DKI Lanjutkan Godok Raperda Kawasan Tanpa Rokok

MONITOR, Jakarta – DPRD DKI Jakarta berencana kembali menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Rencana ini kembali menguat usai mereka membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pembahasan Raperda KTR masuk dalam prioritas Bapemperda untuk diselesaikan.

“Ini kan Perda KTR barang lama yang tak pernah selesai dibahas. Makanya ketika sekarang saya duduk di Bapemperda Raperda KTR ini akan saya dorong untuk segera diselesaikan,” ujar anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Kepada MONITOR, di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Gembong, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP ini mengatakan, untuk membahas Raperda KTR sebernarnya tidak terlalu sulit.

“Saya kira kalau Bapemperda serius, satu bulan beres tuh untuk membahasnya,” terangnya.

Ia menjelaskan, Perda KTR ini tidak akan merugikan pengusaha rokok karena keberadaan KTR ini bukan untuk membatasi orang merokok. Melainkan untuk menghormati orang yang tidak merokok agar tidak berdampak terkena asap rokok yang dihirup oleh si perokok.

“Jadi yang kita batasi adalah asap rokok yang dihirup oleh si perokok. Bukan membatasi orang untuk merokok,” tegasnya.

Justru lanjut, Gembong yang dirugikan adalah bukan pengusaha rokok tapi pengusaha hotel, restoran dan pengusaha lainnya.

“Karena kalau Perda KTR disahkan, maka pengusaha-pengusaha hotel atau restoran ini akan mengeluarkan anggaran untuk menyediakan ruangan khusus KTR,” jelasnya.

Jadi lebih jelasnya Perda KTR tidak akan merugikan perokok atau pengusaha rokok.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

6 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

6 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

7 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

10 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

10 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

11 jam yang lalu