MONITOR, Jakarta – Pakar Kemaritiman yang juga mantan menteri kelautan dan perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan dengan kekayaannya yang luar biasa, laut Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendukung ketahanan pangan.
“Kekayaan laut kita sangat potensial mendukung ketahahan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata guru besar IPB itu saat menjadi narasumber pada acara Focus Group Discussion (FGD) “Pengembangan Kluster UMKM Sektor Ketahanan Pangan” yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) di Hotel Kempinski Jakarta. Jum’at (18/10/2019).
Untuk itu, lanjut Rokhmin yang juga Ketua Masyarakat Akukultur Indonesia (MAI) tersebut sudah tepat Presiden Jokowi menjadikan sektor kelautan sebagai orientasi mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui visi poros maritim dunia.
“Visi dan Komitmen Pak Jokowi dalam menjadikan sektor kelautan sebagai pondasi mendongkrak pertumbuhan ekonomi sudah sangat tepat dan strategis. Kita berharap di periode kedua ini sektor tersebut akan lebih besar lagi berkontribusi dalam mengerek pertumbuhan ekonomi ditengah tantangan global yang tidak menentu,” paparnya.
Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan itu menegaskan bahwa potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. “Jumlah ini merupakan tujuh kali lipat APBN 2015 (Rp 2.000 triliun = 170 miliar dolar AS) atau 1,2 produk domestik bruto (PDB) nasional saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, perlu mewujudkan kedaulatan pangan dan sekaligus menjadikan sektor pertanian, dan kelautan dan perikanan sebagai keunggulan kompetitif dan mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara berkelanjutan.
Maka, pembangunan kedua sektor itu mesti diarahkan untuk mencapai empat tujuan: (1) menghasilkan bahan pangan beserta segenap produk hilirnya yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor, (2) meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, (3) meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, dan (4) memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya hayati.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak semua pihak termasuk perbankan dalam mewujudkan orientasi sektor kelautan sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui dukungan konkret pada sektor UMKM dan nelayan.
“Harus ada penyediaan permodalan (skim kredit) khusus dengan suku bunga yang lebih murah dan persyaratan lebih lunak, baik melalui lembaga perbankan maupun non-bank. Kebijakan inilah yang membuat sektor pertanian dan perikanan maju dan tangguh di Kanada, Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, Tiongkok, Australia, Thailand, Vietnamn, dan negara pertanian -perikanan lainnya,” ungkapnya.
Sudah saatnya, tandas Rokhmin Indonesia mulai melirik perairan sebagai sumber pangan utama. Bagi Indonesia, 75 persen dari wilayahnya berupa laut, dan 28 persen total wilayah daratnya berupa perairan sungau, danau, waduk dan rawa. “Dengan semakin menipisnya lahan pertanian di darat, opsi paling realistis saat ini adalah memanfaatkan laut sebagai sumber pangan,” ujarnya.
Rokhmin mengatakan ketahanan pangan menentukan daya saing dan kemajuan sebuah bangsa. Pangan bahkan bisa menjadi senjata dalam perang antarbangsa. “Penyebab krisis pangan di dunia disebabkan pasokan yang relatif stagnan bahkan menurun, sementara kebutuhan semakin meningkat,” katanya.
Menurut dia, meski ada faktor spekulan dan ketidakpastian politik, tetapi penyebab utamanya adalah menipisnya lahan pertanian darat akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman, perkotaan dan industri.
“Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia dengan potensi produksi pangan yang sangat beragam dan besar, Indonesia sejatinya berpeluang untuk menjadi bangsa besar yang maju dan makmur sebagai produsen pangan utama dunia yang tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya, tetapi juga dapat memasok bahan pangan tropis ke seluruh dunia (feeding the world). Bukan seperti sekarang, Indonesia malah menjadi bangsa pengimpor bahan pangan terbesar di dunia,” pungkasnya.
