MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI H Irwan berharap wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bisa terealisasi dengan baik, yang nantinya akan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim).
Diakui dia, hingga saat ini pembangunan infrastruktur di tempat daerah pilihan itu masih jauh dari kata memadai.
“Kondisi tersebut tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim terhadap negara (pemerintah pusat).
Kaltim salah satu sandaran republik ini, karena kontribusi Kaltim ke negara ini sangat besar, PDRB tiap tahun mencapai Rp620 triliun. Tapi yang balik ke Kaltim tidak sampai lima persen,” kata Irwan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/10).
Tidak hanya itu, politikus Demokrat itu juga menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam aturan tersebut, daerah penghasil tambang, seperti minyak bumi hanya mendapatkan jatah 30 persen. Sementara, pusat mendapat 70 persen.
“Persentasenya masih sangat rendah dibandingkan kawan-kawan kita (daerah) yang sudah otonomi khusus. Papua, aceh itu sudah 70 persen dia. Kami, kebalikannya, 30 persen hasil tambang minyak bumi untuk daerah,” ujarnya.
Bahkan, legislator asal Kaltim itu pun menyebutkan, kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kaltim masih rendah, dibanding nasional. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Benua Etam hanya 2,67 persen.
“Sementara sumber daya alam (SDA) kami terus dikeruk, menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Tapi berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi Kaltim. Ini membuat akselerasi pembangunan di Kaltim tidak mengalami kemajuan signifikan,”pungkas Irwan
