Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Presiden Joko WIdodo (Foto: Jawa Pos)
MONITOR, Jakarta – Pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal hitungan hari. Untuk memastikan proses pelantikan bisa sukses. Jokowi menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan MPR RI guna membahas persiapan pelantikanyang akan berlangsung pada Minggu (20/10) mendatang.
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pelantikan Presiden Wakil Presiden merupakan acara besar dan sakral. Sehingga, rapat konsultasi ini penting untuk dilaksanakan agar acara pelantikan tersebut berlangsung sukses.
“Konsultasi untuk pelantikan, cocokkan jadwal, teknis,” ujar Zulhas di Jakarta, Rabu (16/10).
Zulhas memastikan bahwa semua pimpinan MPR datang guna melakukan rapat konsultasi dengan Jokowi. Ia berharap, acara pelantikan yang berlangsung lima tahun sekali itu bisa berlangsung sukses dan lancar.
“Kita ingin pelantikan Presiden seperti dulu diragukan enggak akan sukses 5 tahun lalu, tapi sukses. Ini juga setelah 5 tahun harus lebih baik lagi,” jelasnya.
Ketua Umum PAN itu menerangkan bahwa tak ada jadwal pelantikan yang berubah setelah MPR bertemu Jokowi di Istana Merdeka. Menurut dia, konsultasi acara pelantikan dengan Presiden Jokowi agar acara tersebut bisa berlangsung sukses luar biasa.
“Karena tentu ini menjadi kehormatan bagi bangsa kita, merah putih. Jadi nggak ada pilihan kecuali harus sukses luar biasa,”pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dukacita atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Pemimpin Umat Katolik…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia…
MONITOR, Jakarta - Koordinator Perkumpulan Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman angkat bicara terkait kemacetan parah…
MONITOR, Jakarta - Keikutsertaan Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme…