MONITOR, Jakarta – Pimpinan MPR RI menggelar rapat koordinasi jelang persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 bersama Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menlu dan Mensekneg. Termasuk, KPU juga ikut diundang dalam kordinasi tersebut.
Demikian disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada awak media, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (15/10).
“Kami mendalami dan menanyakan tentang situasi keamanan baik di ring satu DPR RI maupun disekelilingnya, maupun di seluruh tanah air, karena kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan khidmat ini ada hal-hal lain, baik di sekeliling MPR maupun di seluruh Indonesia,” kata Bamsoet.
Dikatakan dia, masyarakat Indonesia dimana pun berada, bisa menonton televisi pada hari Minggu, 20 Oktober nanti melihat presiden dan wakil presiden terpilihnya dilantik secara khidmat yang dihadiri oleh tamu-tamu negara termasuk kepala negara sahabat.
“Kita berharap, pada acara tersebut perhatian kita tertuang dari kekhidmatan daripada acara pelantikan presiden itu. Hal ini yang akan kita tanyakan kepada Panglima TNI, masalah keamanan termasuk juga masalah ketertiban dengan Kapolri dan masalah Intelijen terhadap berbagai informasi yang berpotensi mengganggu pelantikan presiden tersebut,” paparnya.
Sementara KPU, sambung politikus Golkar itu, akan dibicarakan apakah pada saat pembacaan SK Keputusan KPU itu dibacakan secara utuh atau bagian-bagian penting saja. Sedang kepada Menlu pimpinan MPR meminta kepastian kehadiran kepala negara sahabat atau negara lain.
“Sedang masalah lain yang kita bicarakan masalah protokoler, lalu selesai acara apakah ada inagurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di istana dengan jamuan dinner atau makan malam dengan para duta besar, itu mungkin yang kita akan sampaikan,” pungkasnya.
