Renovasi Rumah Dinas Digadang Habiskan Rp 2,4 Miliar, Anies Dikritik Mirip Pejabat Kolonial

1008
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu GM PLN Disjaya (dok: Asep/ Monitor)

MONITOR, Jakarta – Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan rehab Rumah Dinas Gubernur dengan anggaran kurang lebih Rp 2,4 Miliar sepertinya tak akan berjalan mulus. Pasalnya sejumlam fraksi di DPRD DKI sudah memberi lampu sinyal bakal menolak usulan anggaran untuk merehab rumah dinas gubernur yang anggarannya direncanakan diusulkan dalam APBD 2020.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyayangkan adanya rencana renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang mencapai Rp 2,4 miliar. Ia menilai gaya kepemimpinan Anies itu seperti pejabat kolonial Belanda.

Menurut dia, seharusnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu harusnya prihatin di tengah banyaknya masyarakat Ibu Kota yang hidupnya berkecukupan. Contohnya, masih ada warga yang tinggal di rumah pinggiran kali dan tidak memiliki jamban.

“Ini renovasi sampai 2,4 miliar mau dibikin 4 lantai atau gimana? Jangan menunjukkan gaya pejabat kolonial dan kemewahan di tengah keprihatinan orang banyak,” kata Basri kepada Senin (7/10).

Ia mengaku akan medalami secara detail anggaran sebesar 2,4 miliar itu ketika pembahasan di dalam Badan Anggaran (Banggar) nanti. Lagi pula, rumah dinas itu merupakan cagar budaya, sehingga tak perlu dilakukan renovasi atau perbaikan secara menyeluruh.

“Kalau rumah Rp 2,4 miliar itu renovasi besar-besaran namanya. Itu gede banget. Sedangkan cagar budaya ada aturannya. Paling yang berubaha urusan taman dan interior. Kalau Rp 2,4 miliar itu agak mencurigakan. Jangan-jangan ada apa-apanya nih,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan pihaknya akan merenovasi rumah dinas Anies.

Anggaran untuk kegiatan tersebut diusulkan sebesar Rp2,422 miliar. Informasi tersebut terlihat dari draf pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Heru menjelaskan, biaya itu digunakan untuk membenahi rumah dinas Gubernur DKI yang bagian atap dinilai sudah mulai keropos, serta interior-interior lainnya pun disebut sudah tidak layak.

“Iya, sama beberapa ruang yang lain, ruang-ruang itu kan perlu ada perapian, pengecatan ulang, dan sebagainya. Paling banyak atap sama plafon, itu hampir mau diangkat,” ujar Heru saat dikonfirmasi, Jumat 4 Oktober 2019.