MONITOR, Jakarta – Komposisi kedudukan pimpinan MPR RI dan DPR RI periode 2019-2024 diyakini akan memperkuat posisi Presiden dalam menentukan arah konsolidasi politik, hukum termasuk road map pemberantasan korupsi.
Terutama, dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi tersebut.
Demikian disampaikan Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (7/10).
“Seluruh calon menteri harus memiliki integritas yang tinggi, namun juga sosok pemimpin di bidangnya. Sehingga memiliki pemahaman terhadap hal ihwal kementrian yang akan dipimpinnya, sekaligus sosok yang berani mengambil langkah terobosan,” kata Hasto.
Karena itu, PDIP, sambung Hasto berharap dengan membaiknya stabilitas politik nasional dan kepastian hukum. Terlebih, dengan potensi pasar yang sangat besar dan infrastruktur jauh lebih siap. Dapat membuat laju atau gerak investasi Indonesia akan semakin besar.
Meskipun demikian semangat pemberantasan korupsi harus terus diperkuat.
“PDI Perjuangan memastikan bahwa mereka yang berstatus terdakwa akibat korupsi dan para koruptor tidak akan pernah bisa dicalonkan dalam jabatan strategis,” tegas dia.
“PDI Perjuangan juga akan memberikan sanksi pemecatan bagi koruptor dan pemecatan seketika bagi yang terkena OTT KPK,” pungkasnya.
