Pak Jokowi Pilihlah yang Benar-benar Ahli untuk jadi Menteri

Ilustrasi; Kabinet Kerja Jokowi-Jk (net)

MONITOR, Jakarta – Siapa menteri yang bakal ditunjuk oleh Presiden Jokowi dalam susunan kabinet barunya sampai saat ini masih tanda tanya. Namun semua kalangan berharap Jokowi bisa cermat dan teliti dalam memilih dan menempatkan menteri-menterinya.

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar jangan sampai blunder dalam memilih sosok menteri yang akan masuk ke dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja Jilid II.

Sebab, bila di tengah jalan melakukan pergantian pembantu, maka bakal menghambat kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Untuk memilih menterinya, Jokowi diminta untuk mementingkan beberapa kategorinya seperti kapasitas, integritas dan kapabilitas.

“Beliau harus mampu menunjuk orang-orang yang benar ahli karena tantangan Pak Jokowi ke depan agak berat. Jadi kalau, sama saja blunder dan bunuh diri. Karena pembantu presiden harus ahli, loyal, tegak lurus ke presiden, punya kapasitas, integritas dan kapabilitas,” kata Pangi, Sabtu (5/10/2019).

Ia menambahkan, kader partai yang dipilih menjadi menteri juga harus seorang ahli dan profesional yang bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan baik. Karena, jika diisi oleh orang yang tidak memiliki kualitas yang baik, maka nantinya akan menjadi beban Jokowi.

“Diharapkan Pak Jokowi merekrtut yang ahli di bidangnya dan beliau harus mengutamakan kabinet ahli sesuai dengan janji 55% profesional-45 % politisi,” ujarnya.

Apabila komposisi menteri diisi oleh kalangan yang memiliki rekam jejak yang baik, kata dia, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan meningkat.

Ia berharap pemilihan sosok pembantu presiden nanti tidak berdasarkan pembagian jatah kekuasaan dengan partai politik pendukung Pilpres 2019 lalu.

“Pak Jokowi harus bisa benar-benar menggunakan hak preogratifnya dalam menentukan menteri-menterinya. Ini adalah waktu menguji hak prerogatif beliau. Apakah mampu mempertahankan menteri yang berprestasi dan baik dan merekrut menteri-menteri yang punya keahlian. Karena kalau pak Jokowi tidak mempertahankan menteri yang berprestasi untuk mengakomodir parpol, itu pasti akan merugikannya,”pungkasnnya.