MONITOR, Jakarta – Anggota Fraksi Golkar MPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pasca terbentuknya Pimpinan MPR baru, harapan rakyat terhadap kinerja dan tugas-tugas pimpinan serta anggota MPR periode 2019-2024 sangatlah besar.
Sehingga, sambing dia, banyak tugas-tugas yang diamanahkan Undang-undang (UU) kepada pimpinan dan para anggota MPR yang mesti disempurnakan dan diselesaikan antara lain soal rekomendasi dan Sosialisasi Empat Pilar MPR.
“Saya harap apa yang menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk melakukan kajian yang mesti banyak melibatkan publik yang memiliki kompetensi termasuk melakukan sosialisasi terutama pemantapan tentang ideologi Pancasila,” kata Agun kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (3/10) malam.
Seperti diketahui, Ketua MPR dan Para Wakil Ketua MPR baru periode 2019-2024 terpilih secara aklamasi pada Sidang Paripurna MPR RI yang dipimpin Pimpinan Sementara MPR H. Abdul Wahab Dalimunthe (Partai Demokrat) didampingi Hillary Brigitta Lasut (Partai Nasdem).
Sementara itu, terkait Sosialisasi Empat Pilar yang telah lama digaungkan MPR, Agun mengingatkan agar metode-metode dan model-model sosialisasi lebih inovatif, sesuai dengan kebutuhan target sosialisasi terutama kepada generasi muda Indonesia, mulai dari anak usia TK dan Paud sampai ke perguruan tinggi.
“Ini harus bener-benar menjadi perhatian, sebab sosialisasi dengan menyasar kepada anak-anak usia dini hingga mahasiswa diharapkan akan membentengi mereka dari paham-paham negatif, seperti radikalisme dan lain-lain yang keluar dari kultur budaya bangsa Indonesia,” paparnya.
Selain itu, Agun berharap agar capaian tujuan penyelenggaraan sosialisasi maksimal, pimpinan MPR perlu mendorong pemaksimalan capaian dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
“Pada akhirnya, saya sangat meyakini dengan komposisi kepemimpinan MPR yang Paripurna yang semua fraksi memiliki unsur Pimpinan, saya rasa akan bisa berbagi tugas dengan baik antar Pimpinan,” sebut dia.
“Atau antara Pimpinan dan anggota sehingga tugas-tugas yang diamanahkan negara kepada Pimpinan, anggota serta alat-alat kelengkapannya seperti Badan Kajian, Badan Sosialisasi, Badan Anggaran termasuk Komisi Kajian Ketatanegaraan bisa lebih maksimal, saya optimis,” pungkasnya.
