MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mendorong Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) untuk membuat pilot project desa berbasis kemaslahatan keluarga. Menurutnya, keberhasilan pilot project tersebut nantinya dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker pada Lokakarya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa Tahun Anggaran 2019 di The Acacia Hotel Jakarta, Jumat (4/10).
“Banyak sekali program Kementerian Desa yang bisa disinergikan dengan LKKNU. Kalau ada pilot project yang bisa kita dorong untuk menciptakan desa berbasis kemaslahatan keluarga, kita bisa berikan dukungan,” ujarnya.
Di samping itu, ia juga mengajak anggota LKKNU untuk berpartisipasi aktif pada musyawarah desa di desanya masing-masing. Ia mengatakan, dalam musyawarah desa tersebut dapat disusun program-program dana desa yang dapat mendukung peningkatan kemaslahtan keluarga di desa.
“Kalau kita perhatikan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk perempuan dan anak meningkat tajam. Artinya, perhatian desa terhadap perempuan dan anak sangat tinggi dan terus meningkat,” ujarnya.
Dana desa sendiri, lanjutnya, disalurkan setelah disahkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam lima tahun ini, total dana desa yang disalurkan sebesar Rp257 Triliun.
“Ini (dana desa) uang sangat besar. Dan sifatnya berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jika sebelumnya selektif hanya untuk desa tertinggal saja atau level kecamatan, kalau ini (dana desa) untuk semua desa,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Ketua Pengurus Pusat LKKNU, Ida Fauziyah mengatakan, bahwa mayoritas msyarakat NU berada di desa. Untuk itu ia menilai pentingnya optimalisasi keluarga maslahah di perdesaan. Menurutnya, optimalisasi keluarga maslahah juga menjadi bagian upaya membantu penyelesaian berbagai persoalan negara.
“Membangun negara yang maslahah, maju, tangguh, mau tidak mau harus memulai dengan membangun keluarga maslahah. Sebegitu pentingnya membangun keluarga maslahah, karena dengan membangun keluarga maslahah, berarti kita sedang membangun negara yang maslahah,” ujarnya.
MONITOR, Bandung - Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melaksanakan…
MONITOR, Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menggelar kompetisi sociopreneurship Innovillage. Pada tahun kelima…
MONITOR, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto hadir mengikuti…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah berwacana melarang pengemudi ojek online (ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM)…
MONITOR, Jakarta - Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan meraih Bronze Medal (Perunggu) pada…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut kebijakan Pemerintah yang menaikkan gaji guru…