MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, kalau Pemprov DKI Jakarta tidak akan memutus Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa di DKI yang ikut aksi demo di Gedung DPR RI.
Pernyataan Anies, ini membatah pernyataan
mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono yang mengatakan pelajar bisa dikenakan sanksi berupa pemberhentian KJP.
Namun hal itu bisa dilakukan jika pelajar yang bersangkutan terbukti bersalah dan melakukan tindak kriminal saat demonstrasi.
“Saya pastikan tak ada pencabutan KJP bagi siswa yang ikut demo. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah pembinaan lebih jauh. Contoh orang tua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka kita didik semuanya lebih jauh,” kata Anies saat di kantor Administrasi Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (2/10).
Menurut Anies, jika ada anak bermasalah bukan diputus KJP tapi seharusnya anak itu dididik lebih baik di sekolahnya.
“Kalau mengeluarkan kebijakan dengan memutus KJP itu kebijakan keliru,”tegas Anies.
Anies juga menyebut pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan setiap anak.
Anies pun mengajak masyarakat tidak perlu cemas terkait ketiadaan efek jera terhadap siswa yang terlibat aksi. Menurutnya, efek jera akan tertanam melalui pendidikan.
Jika terbukti melakukan tindak kriminal, Anies mengatakan hal itu merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Bukan menjadi kewenangan dirinya memutus pendidikan siswa yang bersangkutan.
“Jika terbukti melakukan tindakan kriminal, maka itu ada aturan hukumnya. Karena begitu nyangkut urusan pidana, maka ia berhadapan dengan hukum. Tapi secara tanggung jawab pendidikan, negara terus menjalankan tugasnya, mendidik setiap orang,”pungkasnya.
 bagi siswa di DKI yang ikut aksi demo di Gedung DPR RI.){kind=link}