Kemendes PDTT: Elektrifikasi Daerah Tertinggal Butuh Pelibatan Investor

Rapat koordinasi peningkatan sarana dan prasarana bidang energi untuk intervensi kebutuhan elektrifikasi di Daerah Tertinggal

MONITOR, Jakarta – Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PDT Kemendes PDTT) gelar rapat koordinasi peningkatan sarana dan prasarana bidang energi untuk intervensi kebutuhan elektrifikasi di Daerah Tertinggal pada Rabu (25/9) lalu di Hotel Luminor Jakarta.

Kasubdit Sarana dan Prasarana Energi dari Ditjen PDT Kemendes PDTT, Mansur Tiro menyampaikan pentingnya melibatkan peran investor dalam mengatasi kebutuhan elektrifikasi di Daerah Tertinggal.

“Sudah saatnya kita melirik Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi masa depan karena selain ramah lingkungan, potensi yang dimiliki sangat besar dan bisa diperbaharui,” kata Mansur

Menurutnya, Energi terbarukan menjadi isu yang sangat seksi untuk mengatasi masalah kebutuhan listrik di daerah tertinggal dan respon atas krisis energi fosil yang cepat atau lambat akan terjadi karena potensinya beragam dan melimpah sehingga akan menjamin keberlanjutannya.

“Secara konkrit, pihaknya menggagas kerjasama dengan Dwidaya Energi dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa (PLTBm) di Kabupaten Mamuju Tengah dengan konsep zero balance dan tahun ini akan terealisasi,” katanya.

Pihaknya, dengan dukungan investor berencana membangun PLTBm di beberapa titik di kabupaten daerah tertinggal dan saat ini sedang penjajakan dan menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah-daerah bersangkutan, kata Mansur.

“Selain Dwidaya Energi, kami sengaja mengundang BUMN dan swasta seperti Brantas Energi dan Bumiloka Indonesia Energi yang sangat konsern di bidang elektrifikasi berbasis EBT agar ikut mengintervensi kebutuhan elektrifikasi di daerah tertinggal,” katanya.

Hisyam Achmad, CEO Dwidaya Energi menyatakan kesiapan dan komitmennya dari sisi pengadaan peralatan, instalasi dan finansial untuk pembangunan PLTBm di beberapa lokasi sekaligus kalau sudah ada MoU dan kerjasama.

Bahkan pihaknya dalam rapat koordinasi ini juga mengajak tim Dwidaya Energi dan funder yang akan membiayai pilot project ini untuk meyakinkan bahwa Dwidaya Energi serius menyikapi rencana kerja sama ini.

“Jadi kami akan menunggu hasil finalisasi rencana kerjasama ini dari Kemendes PDTT dan pemerintah daerah bersangkutan karena sangat terkait dengan perizinan dan penyiapan lahan sehingga pembangunan PLTBm bisa segera direalisasikan,” katanya.

Untuk menindaklanjuti rapat koordinasi pihak KDPDTT dan Dwidaya Energi akan bersama-sama mengunjungi lokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk finalisasi rencana kerjasama dan realisasi pembangunan PLTBm.

Dalam Rapat koordinasi dihadiri direktorat teknis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian terkait lainnya. Tidak ketinggalan, koordinasi juga dihadiri Brantas Energi, Bumiloka Indonesia Energi dan Dwidaya Energi yang memang konsern pada isu-isu elektrifikasi di Indonesia.