Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak
MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP yang dinilai sebagian kalangan bermasalah. Jokowi juga meminta agar sejumlah pasal yang dianggap berpolemik dikaji kembali.
Mengenai sikap Jokowi, Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menyayangkan mengapa kebijaksanaan Jokowi tidak berlaku ketika pengesahan RUU KPK.
Aktivis Muhammadiyah ini menilai, Jokowi seolah memainkan drama agar publik ramai-ramai menghujat DPR RI.
“Mengapa tidak demikian dengan RUU KPK kemarin, apa bedanya? publik disodorkan drama Presiden, agar seolah yang salah adalah DPR saja, yang digebukin publik DPR, padahal terang ini drama pak Presiden,” kata Dahnil Anzar baru-baru ini.
Jubir Prabowo Subianto ini lantas mencibir keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi sebaiknya ditiadakan saja, apabila kedepan revisi UU KPK ini justru melemahkan KPK.
“Kubur saja KPK bila UU hasil revisi justru melucuti dan melemahkan, biar kita ziarahi makamnya sebagai simbol bahwa KPK pernah bekerja bagi pemberantasan korupsi di Indonesia,” tukasnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mendorong pengusaha dan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan bantuan Rp80,215 miliar untuk pemulihan sarana dan prasarana pascabencana…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus memperkuat pengawasan dan pelindungan terhadap…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja untuk memahami hak dan kewajiban serta mencermati isi…
MONITOR, Semarang - Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI di Semarang dibuka oleh Menko Bidang…
MONITOR, Jakarta - Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) PTPN VIII terus memperluas lini bisnis untuk memperkuat…