Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak
MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP yang dinilai sebagian kalangan bermasalah. Jokowi juga meminta agar sejumlah pasal yang dianggap berpolemik dikaji kembali.
Mengenai sikap Jokowi, Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menyayangkan mengapa kebijaksanaan Jokowi tidak berlaku ketika pengesahan RUU KPK.
Aktivis Muhammadiyah ini menilai, Jokowi seolah memainkan drama agar publik ramai-ramai menghujat DPR RI.
“Mengapa tidak demikian dengan RUU KPK kemarin, apa bedanya? publik disodorkan drama Presiden, agar seolah yang salah adalah DPR saja, yang digebukin publik DPR, padahal terang ini drama pak Presiden,” kata Dahnil Anzar baru-baru ini.
Jubir Prabowo Subianto ini lantas mencibir keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi sebaiknya ditiadakan saja, apabila kedepan revisi UU KPK ini justru melemahkan KPK.
“Kubur saja KPK bila UU hasil revisi justru melucuti dan melemahkan, biar kita ziarahi makamnya sebagai simbol bahwa KPK pernah bekerja bagi pemberantasan korupsi di Indonesia,” tukasnya.
MONITOR, Palu - Kontestasi menuju Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat di berbagai…
MONITOR, Jakarta – Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng, mendesak Menteri Energi dan Sumber…
MONITOR, Denpasar - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menegaskan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji…
MONITOR, Brebes – Ratusan peserta didik baru SMP NU dan SMA NU Al Fattah Tegalgandu…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi…
MONITOR, Jakarta - Masih dalam rangka Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli,…