Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak
MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP yang dinilai sebagian kalangan bermasalah. Jokowi juga meminta agar sejumlah pasal yang dianggap berpolemik dikaji kembali.
Mengenai sikap Jokowi, Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menyayangkan mengapa kebijaksanaan Jokowi tidak berlaku ketika pengesahan RUU KPK.
Aktivis Muhammadiyah ini menilai, Jokowi seolah memainkan drama agar publik ramai-ramai menghujat DPR RI.
“Mengapa tidak demikian dengan RUU KPK kemarin, apa bedanya? publik disodorkan drama Presiden, agar seolah yang salah adalah DPR saja, yang digebukin publik DPR, padahal terang ini drama pak Presiden,” kata Dahnil Anzar baru-baru ini.
Jubir Prabowo Subianto ini lantas mencibir keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi sebaiknya ditiadakan saja, apabila kedepan revisi UU KPK ini justru melemahkan KPK.
“Kubur saja KPK bila UU hasil revisi justru melucuti dan melemahkan, biar kita ziarahi makamnya sebagai simbol bahwa KPK pernah bekerja bagi pemberantasan korupsi di Indonesia,” tukasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa semua biaya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG)…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrohman, menyatakan bahwa arus mudik tahun ini…
MONITOR, Jakarta - Kabar baik datang bagi Timnas Indonesia. Dua pertandingan yang telah dilalui di…
MONITOR - Analis Sosial Politik dan Komunikasi Kebijakan Publik Syukron Jamal mendukung dan mengapresiasi gerak…
MONITOR, Jakarta - Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak…
MONITOR, Jakarta - Pada hari Rabu, 02 April 2025 atau H+1 Idulfitri 1446H, Jasamarga Metropolitan…