Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak
MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP yang dinilai sebagian kalangan bermasalah. Jokowi juga meminta agar sejumlah pasal yang dianggap berpolemik dikaji kembali.
Mengenai sikap Jokowi, Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menyayangkan mengapa kebijaksanaan Jokowi tidak berlaku ketika pengesahan RUU KPK.
Aktivis Muhammadiyah ini menilai, Jokowi seolah memainkan drama agar publik ramai-ramai menghujat DPR RI.
“Mengapa tidak demikian dengan RUU KPK kemarin, apa bedanya? publik disodorkan drama Presiden, agar seolah yang salah adalah DPR saja, yang digebukin publik DPR, padahal terang ini drama pak Presiden,” kata Dahnil Anzar baru-baru ini.
Jubir Prabowo Subianto ini lantas mencibir keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi sebaiknya ditiadakan saja, apabila kedepan revisi UU KPK ini justru melemahkan KPK.
“Kubur saja KPK bila UU hasil revisi justru melucuti dan melemahkan, biar kita ziarahi makamnya sebagai simbol bahwa KPK pernah bekerja bagi pemberantasan korupsi di Indonesia,” tukasnya.
MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho…
MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih tingginya ketidaktepatan…
MONITOR, Jakart - Kementerian Agama terus mendorong optimalisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan penyusunan baseline emisi gas rumah kaca…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengawal penyaluran bantuan sosial keagamaan senilai Rp473 miliar selama Ramadan…
MONITOR, Rangkasbitung – Trombosit selama ini dikenal sebagai salah satu komponen darah yang berperan dalam…