Politikus Golkar ini Sebut Gaya Kepemimpinan Airlangga Otoriter

134
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

MONITOR, Jakarta – Suhu politik di internal Partai Golkar saat ini benar-benar panas. Aroma saling tuding menuding dan melempar kejelekan anggota pun terjadi.

Hal ini tak luput oleh politisi senior Partai Golkar DKI Jakarta, Zainuddin. Ia menyebut gaya kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengarah pada otoriter, suka-suka dan mengangkangi konstitusi organisasi.

Menurutnya, kondisi internal ini bisa saja membawa Partai Golkar ke dalam situasi sakit, anti demokrasi dan akan mengancam Partai Golkar “kembali terbelah”.

“Saya kira sudah waktunya kader-kader idealis partai Golkar tidak menutup mata. Mari bersatu merapatkan barisan untuk bersama-sama menyelamatkan Partai Golkar sekaligus mereformasi kembali partai dan mengembalikannya ke dalam bingkai sebagai partai modern, demokratis, maju dan bermarwah,” tegas Zainuddin yang menjabat sekertaris dan mantan Plt DPD Partai Golkar Jakarta.

Menurut Zainuddin, kondisi internal Partai Golkar sekarang ini telah jadi sorotan banyak pihak. Mulai dari internal pengurus sampai para pengamat menyampaikan rasa keprihatinanya secara mendalam.

“Penguasaan kantor, pemecatan, pembiaran Plt, sumpah melalui alquran, klaim 92 % dukungan dan sebagainya adalah gambaran dan bukti ketidak patutan Airlangga dalam menjalankan roda kepemimpinan di Partai Golkar,” tandasnya.

Tak hanya itu, dikatakan Zainuddin, desakan untuk melaksanakan pleno sebagai salah satu amanah konstitusional telah diabaikan dan hampir setahun ini tidak diadakan.

“Mosi pengurus pleno yg telah dua kali dilayangkan juga tidak ada tanggapan sama sekali. Majunya Bambang Soesatyo sebagai Calon Ketua Umum tidak direspon secara demokratis sebagai suatu dinamika kualitatif malahan dianggap sebagai penghalang. Padahal pencalonan seseorang adalah dinamika demokrasi yang wajar dalam konteks pendewasaan dan kaderisasi,” terangnya.

Lanjut mantan Anggota DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, pleno yang diamanatkan dalam rangka evaluasi keterpurukan Golkar pada Pemilu 2019 sekaligus menghadapi pilkada 2020 dianggap sebelah mata dan bukan lagi agenda penting dan strategis.