MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan tindakan gegabah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini dalam memberantas koruptor. Terlebih, dikatakan Fahri, KPK belakangan banyak memburu koruptor kelas teri.
“Kegemaran KPK berburu bupati, camat dan kepala dinas di daerah-daerah bukanlah mandat UU KPK dan bukan maksud dibuatnya UU ini,” kata Fahri Hamzah, baru-baru ini, Sabtu (14/9).
“Jangan lupa, tugas KPK yang utama adalah menjadi trigger bagi penegak hukum. Bukan mengambil alih seluruh pekerjaan mereka sampai ke bawah,” ujarnya mengingatkan.
Sebab itulah dikatakan Fahri, drama antara cicak dan buaya terus terjadi bahkan abadi hingga berjilid-jilid. Sementara itu, lanjut Fahri, KPK terus berkampanye bahwa korupsi tambah banyak dan semakin luar biasa (extra ordinary) sementara mereka semakin sendiri dalam kepungan koruptor dari mana-mana.
“Fantasi ini terus dibangun sampai publik percaya bahwa “sukses KPK memberantas korupsi karena korupsinya tambah banyak yang tertangkap”. Padahal UU ingin agar “KPK sukses artinya semua korupsi berhasil dicegah dan tidak ada lagi korupsi setelah 17 tahun UU ini dibuat”.” terang Politikus senior PKS ini.
Fahri menyebut hati pimpinan dan wadah pegawai KPK hari ini makin mengeras dan tidak ada lagi kompromi, karena akhirnya senjata pamungkas KPK dipakai untuk melawan semua pihak yang dianggap lawan KPK.
“Tinggal presiden yang sekarang diancam,” tukasnya.
