MONITOR, Jakarta – Komisi III DPR RI telah memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2023, diantaranya Ketua KPK terpilih Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron pada Kamis, 12 September 2019. Sehari pasca pemilihan pimpinan KPK, Saut Situmorang mundur dari kursi Wakil Ketua KPK.
Rupanya Saut Situmorang telah lebih dulu mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK, terhitung mulai Senin, 16 September 2019.
“Saudara saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang mengasihi kita semua, izinkan saya bersama ini menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pengunduran diri saya sebagai Pimpinan KPK-terhitung mulai Senin 16 September 2019,” tulis Saut dalam surat elektronik yang dikirimkan ke seluruh pegawai KPK hari ini, Jumat (13/9/2019), sebagaimana diwartakan Antara.
Dalam surat itu, Saut mengutarakan permohonan maafnya sekaligus ucapan terima kasih kepada para rekan seperjuangannya di Pimpinan KPK, struktural pegawai KPK dan lainnya seperti Staf, Security hingga Office Boy (OB).
“Saya mohon maaf sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Pimpinan KPK Jilid IV (Bunda BP, Bro Alex M , Bro LM Syarif, dan pak bro Ketua Agus R) Struktural, Staf, Security, semua OB yang membersihkan ruangan saya setiap hari dan yg membantu menyiapkan makanan,” ucap Saut Situmorang.
Ia juga menyinggung soal nilai-nilai dan prinsip KPK yang selama ini dipegang teguh selama menjalani tugas. Saut berpesan agar nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi sampai kapanpun.
“Saya mohon maaf karena dalam banyak hal memang kita harus bisa membedakan antara Cemen dengan penegakan 9 nilai KPK yang kita miliki (Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja Keras, Sederhana Berani dan Adil) yang kita tanamkan dan ajarkan selama ini, sebagai bagian dari nilai di KPK yaitu RI-KPK (Religius, Integritas, Kepemimpinan, Profesional dan Keadilan). Mari kita pegang itu sampai kapanpun,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Saut merupakan salah satu Pimpinan KPK yang berani mengkritik calon pimpinan yang diragukan integritasnya serta menyoal revisi UU KPK.
