MONITOR, Jakarta – Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menyebut positif rencana Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang akan memperbolehkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan diatas trotoar. Alasannya diyakini bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Namun sebelum diterapkan, Anies diminta membuat regulasi untuk mengatur keberadaan PKL di trotoar.
“Bagus itu, kita harus dukung itu (mengijinkan PKL berjualan di trotoar). Dengan begitu, rakyat kecil bisa meningkatkan pendapatan,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukman Hakim, di gedung DPRD DKI Jakarta.
Namun Lukman menyarankan sebelum kebijakan itu diterapkan, sebaiknya Gubernur Anies membuat peraturannya terlebih dahulu.
“Tapi harus ada regulasi yang mengaturnya dulu,” tegasnya.
Lukman menambahkan, kebijakan mengijinkan PKL berdagang di trotoar akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Hal itu juga akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.
“Kalau jadi diijinkan, pasti akan ada dampaknya. Warga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan,” tukas Lukman.
Terpusah, Ketua Ftaksi Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan kebijakan Anies mengijinkan PKL berjualan di trotoar. Namun dia menyarankan agar Anies tidak terburu-buru menerapkan kebijakan tersebut.
“Kita dukung saja. Tapi harus dikaji dulu sebelum diterapkan. lalu juga aturannya nanti seperti apa,” kata Basri.
Sebelumnya Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino juga mendukung rencana Anies memperbolehkan PKL berdagang di trotoar di DKI.
“Orang mau cari nafkah jangan dihalang-halangi. Saya kira kebijakan itu bagus. Kita sepakat untuk mendukung kebijakan itu,” kata Wibi, Senin (9/9/2019) lalu.
Menurut Wibi, di Sejumlah negara, pemerintah menata keberadaan PKL meskipun berdagang di trotoar.
“Sewaktu kunjungan ke negara lain seperti Ekuador, Amerika, PKL diperbolehkan berdagaang di trotoar. Termasuk para seniman jalanan juga,”pungkasnya.
 untuk berjualan diatas trotoar. Alasannya diyakini bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan.){kind=link}