Oleh: Muhammad Sutisna S.Sos*
Usia menjadi elemen terpenting sebagai tolak ukur kedewasaan suatu individu maupun lembaga sejauh mana telah memberikan kontribusi di berbagai macam sektor. Tak ayal bagi TNI AL yang kini sudah memasuki usia 74 tahun, usia matang bagi sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai alat pertahanan negara dengan tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara di sektor maritim.
Bila dilihat secara historis, peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim memiliki perjalanan yang penuh lika liku dan mengalami pasang surut dalam menghadapi konstelasi global. Sempat berjaya di Era Presiden Soekarno karena situasi pada saat itu yang mengharuskan Pemerintahan Soekarno untuk memperkuat armada alutsistanya untuk menghadapi ancaman militer dari luar yang berusaha mengganggu stabilitas wilayah kedaulatan perairan Indonesia yang ketika itu baru memproklamirkan diri sebagai negara merdeka.
Memasuki era orde baru yang kebijakan politiknya cenderung kepada stabilitas politik dalam negeri dan pembenahan ekonomi nasional yang berdampak pada rasionalisasi anggaran militer. Dapat dikatakan era ini sebagai era sulvivar bagi TNI AL, karena dengan anggaran yang terbatas disisi lain harus memenuhi tugas operasionalnya menjaga kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia.
Semenjak awal reformasi hingga kini masalah anggaran menjadi problem dalam melihat postur pertahanan. Di sisi lain, Indonesia yang pernah mengalami krisis moneter di awal reformasi menjadi catatan bahwa perlu adanya alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhan armada pertahanan.
Mewujudkan TNI AL sebagai World Class Navy juga merupakan mimpi yang harus segera diwujudkan. Menurut Ken Booth seorang pemikir maritim dari Inggris yang menjelaskan bahwa Angkatan Laut memiliki tiga peran penting sebagai bagian utama dari kekuatan laut, yakni peran militer, peran konstabulari dan peran diplomasi. Dimana ketiga peran itulah yang dapat membangun TNI AL sebagai penopang kedaulatan maritim di wilayah NKRI.
Tantangan TNI AL kini juga lebih berat, selain menghadapi ancaman militer yang merupakan ancaman tradisonal yang sejak turun menurun sudah ada. Kini harus menghadapi ancaman non militer yang sewaktu-waktu bisa datang kapanpun, terlebih lagi kini kita sudah memasuki era distruption yang merupakan era yang inovasi yang mengubah banyak hal menjadi sedemikian rupa.
Bahkan menurut Prof Renald Kasaldi Guru Besar UI, distruption bukan sekedar fenomena hari ini, melainkan fenomena yang dibawa oleh para pembaharu ke saat ini. Atau kita lebih mengenal dengan sebutan the future and the present.
Keterbatasan Anggaran dan Pemenuhan Kebutuhan Alutsista
TNI AL harus memiliki rancangan dan inovasi untuk menghadapi the future and the present tersebut. Sehingga masalah masalah klasik seperti keterbatasan anggaran sebenarnya bukan menjadi masalah pokok untuk mewujudkan sebagai angkatan laut kelas dunia. Namun dalam hal ini perlu ada sinergitas dengan lembaga lain.
Dalam hal ini TNI AL perlu menggandeng beberapa pihak terkait untuk melakukan inovasi dan pembaharuan dalam menghadapi tantangan di era distruption. Seperti kerjasama TNI AL dengan PT PAL yang melakukan kerjasama penguatan kemandirian industri pertahanan.
Sesuai dengan hasil kesepakatan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT PAL Indonesia (Persero) dan TNI Angkatan Laut ini merupakan tindak lanjut dari 1) Perjanjian atau MOU antara Panglima TNI dengan Menteri BUMN Nomor MoU-02/MoU/03/2018 dan 2) Perjanjian antara PT Indonesia (Persero) dengan Panglima TNI Nomor KERMA 31/VIII/2018 dan Nomor SPER/19/10000/VIII/2018 tentang Pemanfaatan Kemampuan Dan Sumber Daya Untuk Pengembangan dan Kemandirian Industri Pertahanan.
Hasilnya pada bulan April lalu PT PAL meluncurkan Kapal Selam pertama karya anak bangsa. KRI Alugoro 405. Dimana program ini hasil kerjasama PT PAL dengan PT DAEWOO Korea Selatan dalam membangun penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan.
Perlu adanya political will dari pemerintah untuk penguatan industri pertahanan dalam negeri. Dimana pembelian alutsista bekas dari negara lain yang menjadi habit pemerintah di masa lalu harus segera ditinggalkan. Bukan hanya sekedar membeli alutsista saja, tetapi harus ada perjanjian yang mengikat tentang transfer tekhnologi antara kedua negara.
Melihat keterbatasan anggaran, alangkah baiknya dana yang ada digunakan untuk riset dan pengembangan sumber daya manusia untuk penguatan kebutuhan industri pertahanan dalam negeri, agar kelak dapat menjadi salah satu produsen yang diperhitungkan di pasar internasional.
Kemandirian Industri pertahanan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI maupun POLRI, karena bila digarap dengan serius oleh pemerintah akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dan penguatan sumber daya manusia di bidang pertahanan.
Seperti yang diungkapkan oleh Barry Buzan, pakar kajian strategis yang mengungkapkan bahwa industri pertahanan hadir sebagai salah satu kekuatan ekonomi politik yang telah menopang sumber devisa utama negara negara besar. Karena industri pertahanan dan ekonomi suatu bangsa saling bertautan erat. Indonesia juga memiliki peluang emas dan momentum untuk tumbuh sebagai pemain besar industri pertahanan dunia.
Penguatan SDM menghadapi Era Distruption
Tagline SDM Unggul, Indonesia Maju yang menjadi spirit baru kemerdekaan Indonesia di usia yang ke 74 tahun. Sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul diberbagai sector, termasuk penguatan SDM di TNI AL, yang menjadi fondasi dasar untuk mewujudkan cita cita sebagai world class navy. Dimana dibutuhkan personel yang bukan hanya ahli dalam perang konvensional untuk menghadapi ancaman militer. Tetapi mampu menghadapi tantangan di era distruption seperti saat ini yakni ancaman non militer juga menjadi problem utama dalam membangun sistem pertahanan suatu negara.
Penguatan lembaga lembaga pendidikan yang dimiliki oleh TNI AL seperti SESKOAL, Kodiklatal maupun STTAL yang merupakan penunjang utama dalam pengembangan SDM dilingkup TNI AL harus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak SDM Unggul yang mampu membaca situasi global saat ini.
Bila berkaca pada APBN 2020 yang berfokus kepada penguatan SDM. Dimana anggaran Kementerian Pertahanan tetap menjadi yang tertinggi, yakni jumlah yang dianggarkan oleh pemerintah yakni mencapai Rp, 127, 4 triliun. Meskipun masih belum mencapai 2% dari total GDP yang menjadi syarat tidak tertulis dalam dunia pertahanan, namun jumlah yang saat ini masih lebih baik dari tahun sebelumnya.
Dengan jumlah tersebut seharusnya bagi kementerian pertahanan selain fokus terhadap penguatan sumber daya alutsista, juga harus fokus terhadap penguatan sumber daya manusia. Dengan melakukan riset serta rancangan mengenai ancaman ancaman baru di dunia pertahanan. Dimana, ancaman tersebut akan datang tak terduga bila tidak diantisipasi dari jauh sebelumnya.
Seperti yang diungkapkan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan tahun 2007 mengenai Black Swan Theory. Tentang sebuah peristiwa langka yang terjadi di dunia ini dengan ciri berdampak besar, sulit diprediksi dan diluar perkiraan membuat kita harus waspada dalam menghadapi ketidakmungkinan.
Dalam kaitannya dengan pertahanan teori black swan sangat berkaitan erat dengan proses dinamika global yang terjadi pada saat ini. Mungkin saja di masa depan pertempuran bukan hanya terjadi diatas permukaan laut, bahkan di dasar laut yang kini masih menyimpan misteri karena masih adanya sumber daya alam yang belum terdeteksi. Pastinya negara negara akan mempertahankannya dari ancaman tersebut.
Oleh karena itu di usia TNI AL yang ke 74 tahun, harus bisa menghadapi tantangan di era distruption seperti saat ini. Dimana dua elemen penting yang harus dikuatkan yakni alutsista dan kapasitas personel harus menjadi acuan utama dalam mewujudkan TNI AL sebagai world class navy. Sehingga mampu menjaga kedaulatan Republik Indonesia khususnya wilayah perairan yang merupakan wilayah paling rawan dengan hadirnya berbagai ancaman baik militer maupun non militer. Dirgahayu TNI AL Ke 74. Jalesveva Jayamahe.
*Penulis merupakan Mahasiswa S2 Kajian Ketahanan Nasional UI)
