Gerindra Minta Kadernya Jangan Latah Bikin Posko Pengaduan

231
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M Taufik

MONITOR, Jakarta – Partai Gerindra Jakarta kembali mengingatkan kadernya di DPRD DKI Jakarta untuk tidak latah mengikuti sejumlah fraksi di DPRD DKI yang membentuk Posko Pengaduan Masyarakat di ruang Fraksi.

“Saya ingatkan, Fraksi Gerindra jangan latah bikin posko, karena bertemu dengan masyarakat di ruang kerja itu memang bagian tugas rutin anggota Dewan,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta yang kembali di tunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik kepada MONITOR.

Taufik pun menyebut, kebijakan sejumlah fraksi membuat posko pengaduan di Gedung dewan terlalu genit.

“Bikin posko lalu diomongin kesana-sini. Bagi saya itu terlalu genit,” ujarnya

“Kalau kita mau buka posko jangan di gedung DPRD, karena kasihan masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi harus datang ke gedung DPRD sehingga harus keluar ongkos, waktu, dan tenaga,” sambungnya.

Sebaliknya, Taufik mewajibkan seluruh anak buahnya yang duduk di kursi Dewan untuk membuat posko pengaduan di rumah masing-masing.

“Setiap anggota Fraksi Gerindra dari periode dulu maupun sekarang, wajib bikin posko di rumah masing-masing. Hal ini juga dalam upaya partai mendekatkan diri dengan masyarakat,” tandasnya.

Taufik yang juga terpilih lagi sebagai anggota DPRD untuk kedua periode. Sebagaimana diketahui, Gerindra berhasil mendudukkan kadernya sebanyak 19 orang, termasuk enam wajah lama di kursi Dewan.

Taufik juga mengingatkan seluruh anak buahnya agar memperlakukan wartawan sebagai mitra kerja.

“Jangan sampai ada anggota Fraksi Gerindra yang sulit dihubungi wartawan yang jelas identitasnya. Jangan takut dengan wartawan karena mereka sahabat kita. Dan kita harus selalu siap di-doorstop (dicegat untuk wawancara) wartawan. Jangan ‘pelit’ kepada wartawan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini sejumlah fraksi di DPRD DKI sedang gencar mempublikasikan membuat posko pengaduan masyarakat di ruang fraksi masing-masing.

Mereka adalah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), NasDem dan Partai Golkar.