Bukan Kepentingan Rakyat, IPI: Pemerintah Baiknya Tolak Revisi UU MD3

Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta untuk menolak melakukan pembahasan bersama DPR RI terkait dengan revisi Undang-Undang tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD (MD3) yang telah disetujui dalam rapat paripurna, beberapa waktu kemarin.

Demikian disampaikan Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo saat dihubungi, di Jakarta, Senin (9/9).

Menurut dia, revisi UU a quo tersebut sudah sangat jelas hanya mengedepankan kepentingan pembagian kekuasaan politik dan tidak berkaitan dengan hajat hidup rakyat Indonesia.

“Pemerintah sebaiknya menolak (revisi UU MD3). Sudah tau kok, tujuan utama revisi hanya untuk bagi-bagi kekuasaan,” kata Karyono.

“Revisi tersebut hanya untuk mengubah komposisi pimpinan MPR dari 5 menjadi 10 orang. Jelas, ini bukan kepentingan rakyat melainkan hanya kepentingan elit politik yang haus kekuasaan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, upaya penambahan pimpinan MPR RI dinilai juga akan menambah beban pengeluaran anggaran negara yang tentunya akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. 

“Penambahan pimpinan dari 5 menjadi 10 orang berarti akan ada penambahan pengeluaran negara. Jelas, ini pemborosan uang negara,” tegasnya.

“Jangan hanya karena ingin bagi-bagi kekuasaan tapi rakyat dikorbankan,” pungkas Karyono.