PENDIDIKAN

Program ‘Aksi’ Bekali Guru Cegah Penyalahgunaan Narkoba bagi Siswa

MONITOR, Jakarta – Bahaya narkoba yang mengancam generasi muda Indonesia melatarbelakangi Kemendikbud dalam meluncurkan Program “Aksi” untuk para guru.

Program “Aksi” berfokus pada pencegahan permasalahan kesehatan reproduksi dan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan pada guru.

Program ini diharapkan dapat melindungi peserta didik dari perilaku seksual berisiko dan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa yang berkualitas.

Kegiatan yang dilakukan dalam Program “Aksi” adalah mengadakan pelatihan untuk menguatkan keterampilan guru dalam menyosialisasikan permasalahan kesehatan reproduksi dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelatihan tersebut, guru juga didorong untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing, dan mengadakan pengawasan ketercapaian RTL tersebut.

Di bawah Subdirektorat Program dan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kemendikbud menggandeng Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kementerian Agama dalam menjalankan program “Aksi”.

Program ini menargetkan audiens dari sekolah-sekolah di 34 provinsi, dan hingga saat ini telah direalisasikan di 10 provinsi.

Kasubdit Program dan Evaluasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tina Jupartini, mengatakan indikator keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari pemahaman guru terhadap materi yang akan disosialisasikan serta keterampilan guru dalam mengimplementasikan pemahaman tersebut kepada para peserta didiknya.

Hal itu diungkapkannya pada Pleno Pemilihan Guru Berprestasi Berdedikasi dan Kreativitas Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang merupakan rangkaian kegiatan Pemilihan Guru dan Tenaga Pendidikan Berprestasi dan Berdedikasi 2019 di Jakarta, Kamis, (15/8/2019).

Tina mengatakan, masalah kesehatan reproduksi dan bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan krusial yang belum dimunculkan secara eksplisit dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Meski begitu, kedua topik itu pada dasarnya berkaitan erat dengan beberapa mata pelajaran dasar, seperti biologi, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta pendidikan agama.

Ia menuturkan, latar belakang pengusungan program ini adalah karena masalah kesehatan reproduksi dan bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan utama yang menjadi ancaman bagi peserta didik bangsa Indonesia.

Tantangan ini menjadi begitu genting jika kita menelaah angka kerugian yang dihasilkan dari dua permasalahan tersebut.

“Sekarang kekerasan itu 100 kasus sepanjang tahun, narkoba sebanyak 5,1 juta pengguna, 15 ribu meninggal setiap tahun ini. Itu data dari BNN. Pornografi dan cybercrime, juga penyimpangan seksual, lalu krisis kepribadian bangsa dan melemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat masif penyebarannya,” ujar Tina.

Selain perihal narkoba, Tina juga menjelaskan bagaimana bahaya yang dapat dirasakan dalam skala nasional apabila pencegahan permasalahan kesehatan reproduksi tidak digalakkan.

Recent Posts

Investasi KI Tembus Rp6.744 Triliun, Kemenperin dan HKI Perkuat Sinergi

MONITOR, Jakarta - Sejak awal pembangunan industri nasional, kawasan industri telah memainkan peran penting dalam…

13 menit yang lalu

JTT Tegaskan Komitmen Layanan Optimal Lewat Pemeliharaan Jalan Tol Trans Jawa Berkelanjutan

MONITOR, Bekasi - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan jalan…

1 jam yang lalu

Waspada Penipuan! Kemenag Tegaskan Info Rekrutmen CPNS dan PPPK Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat berhati-hati terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks…

3 jam yang lalu

Tingkatkan Layanan, Ditjen Bimas Islam Gelar Engaging Communication 2026

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama memberikan penguatan jajarannya…

6 jam yang lalu

Kritik BNPP Seperti EO, DPR Desak Penguatan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kritik tajam…

10 jam yang lalu

Analis: Putusan MK Tegaskan Kepastian Hukum Penataan Pengisian Jabatan ASN oleh Polri

MONITOR - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, menilai bahwa sikap Polri dan pemerintah…

11 jam yang lalu