MONITOR, Jakarta – Kenaikan tunjangan bagi para direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan ketenagakerjaan kembali melambung jadi sorotan. Sebagai oposisi Pemerintah, Partai Gerindra pun tak luput mengkritisi kebijakan ini.
Melalui laman Twitternya, Partai Gerindra mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan saat ini justru sedang terbelit masalah keuangan.
“Seharusnya kenaikan tunjangan tidak perlu dilakukan mengingat BPJS sedang mengalami masalah keuangan,” tulis Gerindra dalam akun resminya @Gerindra, Selasa (3/9).
Partai berlambang kepala burung Garuda ini juga mempertanyakan perihal manajemen BPJS Kesehatan saat ini. Padahal anggaran sedang defisit, tapi justru direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan malah mengusulkan kenaikan tunjangan,” kritik Partai Besutan Prabowo Subianto ini.
Gerindra pun menyarankan, defisit yang dialami BPJS Kesehatan ini seharusnya ditutupi oleh pihak direksi, salah satunya dengan dicover dari gaji upah para direksi dan dewan pengawas.
“Kenapa tidak kesulitan keuangan yang dialami BPJS Kesehatan dibantu dari gaji upah direksi dan pengawas sebagai bentuk tanggungjawab direksi terhadap kondisi keuangan yang dialami BPJS Kesehatan,” tukasnya.
