MONITOR, Jakarta – Rencana Pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan jangan hanya menjadi keinginan Presiden Jokowi saja, tanpa mendengar aspirasi rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara Seminar Pemindahan Ibu kota, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/9).
“Jangan hanya jadi keinginan presiden sendiri atau keinginan kelompok (tertentu), tapi keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Fadli.
Masih dikatakan dia, pemindahan Ibu kota bukan hanya membutuhkan waktu yang panjang, melainkan harus mempunyai payung hukum yang jelas.
“Karena, ada setidaknya lima Undang-Undang yang harus direvisi,” papar politikus Gerindra itu.
Kendati demikian, diakui politikus Gerindra ini, soal pemindahan Ibu kota banyak dilakukan oleh negara-negara lain di dunia, tapi ada syarat penting. Yaitu, harus dalam keadaan ekonomi baik, kemiskinan dan pengangguran sudah diatasi.
“Sekarang kita lihat utang luar negeri besar, persoalan pangan dan energi, jadi masih ada persoalan dasar. Lalu tiba-tiba memindahkan Ibu kota dengan biaya besar,” ujar dia.
“Ini juga belum ada di APBN lantas siapa yang membiayai pemindahan ibu kota ini? Tentu menimbulkan kekhawatiran,” tandasnya.
