Protes Kebijakan Menteri Susi, Gubernur Maluku Nyatakan Perang

190
Gubernur Maluku, Irjen Pol (Pur) Drs. Murad Ismail saat pelantikan Penjabat Sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin pagi (2/9/2019) (FOTO: HUMASMALUKU)

MONITOR, Ambon – Gubernur Maluku, Irjen Pol (Pur). Drs. Murad Ismail berang dengan berbagai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti. Pasalnya menurut Murad, Maluku yang memiliki kekayaan laut yang berlimpah terus digerus, tapi Maluku tidak mendapatkan apa-apa. Murad secara terang-terangan bahkan menyatakn perang dengan Susi.

”Ini supaya kalian tau semua. Kita ‘perang’ terhadap kebijakan Ibu Susi,” kata Murad saat acara pengambilan sumpah sekaligus pelantikan Penjabat Sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon seperti dikutip dari beritabeta.com, Senin pagi (2/9/2019)

Adapun yang menjadi biang kemarahan Murad adalah terkait dengan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti dengan menerbitkan Permen KP No.56Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP NRI, dinilai merugikan Maluku.

Menurut Murad sejak diberlakukannya moratorium, Menteri Susi juga telah mengirim 1.600 kapal ke laut Aru namun didalamnya tidak ada satupun anak buah kapal (ABK) yang merupakan orang Maluku. Ditambah lagi, sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari laut Aru setiap bulannya, dibawa  ke luar Maluku.

“Maluku yang memiliki kekayaan laut yang berlimpah terus digerus, tapi Maluku tidak mendapatkan apa-apa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Murad juga meminta semua pihak untuk menyuarakan bahwa insiden pembajakan yang terjadi di laut Aru itu tidak melibatkan orang Maluku. Tidak hanya itu saja, Gubernur juga menyentil soal hak wilayah laut dimana kata dia 12 Mil lepas pantai merupakan kewenangan pusat. ”Katanya 12 Mil lepas pantai itu punya pusat, suru mereka bikin kantor di 12 Mil lepas pantai, ini daratan punya saya,” tuturnya.