Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra
MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan tidak akan melantik calon anggota legislatif (Caleg) DPR dan DPD terpilih yang tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), paling lambat 7 September nanti.
“Jika sampai 7 September tidak menyerahkan LHKPN, maka kami tidak memberikan nama yang bersangkutan untuk dilantik oleh Presiden sampai kemudian menyerahkan LHKPN,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra, di Jakarta, Sabtu (31/8).
Tidak hanya itu, Ilham mengungkapkan pihaknya juga akan proaktif meminta partai politik agar mendorong kadernya yang terpilih untuk segera menyerahkan LHKPN. Pihaknya pun juga akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta LHKPN dari anggota DPD yang belum menyerahkan.
“Kita tunggu, karena itu hari terakhir untuk menyerahkan LHKPN ke KPU baik secara kolektif atau sendiri-sendiri,” ucapnya.
Ia menyakini, laporan harta kekayaan tersebut dapat mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi, terutama dikalangan legislatif.
“Ketika kita bekerja sebagai anggota DPR atau DPD, kan bisa dilancak semuanya jika ada potensi korupsi. Sehingga kami mengingatkan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi karena kita bisa melacak berdasarkan laporan LHKPN tersebut,” pungkas Ilham.
MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) melalui Tim Advokasi dan Bantuan Hukumnya mengadukan dugaan…
MONITOR, Pandeglang - Pendidikan Islam dinilai perlu bergeser dari paradigma pembelajaran yang sekadar berorientasi pada…
MONITOR, Tangsel - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.,…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II tertib memenuhi…