MONITOR, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar Presiden Jokowi untuk berani dan tidak melemahkan KPK dengan memilih calon pimpinan (Capim) institusi anti rasuah yang diduga cacat kode etik dan integritas.
Aksi yang digelar di sela-sela acara Car Free Day (CFD) itu juga membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘Jokowi Harus Berani’, hingga ‘Jokowi Harus Pilih Capim KPK yang Bebas Cacat Etik’.
“Ini simbolik aja supaya Pak Presiden berani mengambil sikap untuk menentukan Capim KPK yang benar-benar qualified (memenuhi syarat) kemudian berani dan bersih dan kita pengen pimpinan KPK ke depannya lebih baik dan berani menuntaskan kasus-kasus korupsi yang besar,” kata salah seorang perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Agus Sarwono, di Jakarta, Minggu (1/9).
Tidak hanya itu, peneliti Transparency International Indonesian ini juga mengatakan di antara 20 nama Capim KPK yang mengikuti tes wawancara dan uji publik, beberapa memiliki catatan dan bermasalah. Sehingga, diharapkan KPK ke depannya lebih baik.
“Kita tahu persis bahwa dari 20 orang (Capim KPK) ini masih ada banyak masalah dan secara prinsip bahwa kita pengen KPK ke depan jauh lebih sempurna dari yang sekarang ini,” imbuhnya.
Oleh karena itu, ia berharap Presiden Jokowi dapat mengevaluasi Capim KPK yang diduga memiliki cacatan kode etik dan integritas.
Dalam kesempatannya, Agus menambahkan, aksi dilakukan di CFD untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap seleksi Capim KPK.
“Kita kepengennya sih Jokowi berani ngambil sikap soal mencoret calon pimpinan KPK yang bermasalah dari sisi integritas, melanggar kode etik dan seterusnya,” ungkapnya.
“Makanya kita melibatkan banyak orang di CFD ini tujuannya untuk kita suarakan ke publik. Supaya publik melihat proses seleksi Capim KPK sekarang,” pungkas dia.
Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil tersebut terdiri dari Transparency Internasional Indonesia, ICW, KontraS, LBH Jakarta, YLBHI.
MONITOR, Jakarta - Koperasi sebagai tonggak pemberdayaan masyarakat, telah membuktikan bahwa ekonomi yang kuat dapat…
MONITOR, Banten - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku kaget…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa Tenggara…
MONITOR, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…