PARLEMEN

Pernah Ada, Nasir Djamil Sarankan Presiden Jokowi Bentuk Kementerian Ini

MONITOR, Jakarta – Pemerintah disarankan untuk membentuk kementerian khusus yang menangani Indonesia bagian timur. Hal itu sebagaimana yang pernah juga dilakukan oleh pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (29/8) menanggapi situasi terkini mengenai kondisi kerusuhan yang terjadi di Papua.

“Semasa SBY ada yang mengurus pembangunan Indonesia timur, setelah itu tidak ada lagi. Karena itu, saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin agar memikirkan pos itu kembali,” kata Nasir.

Ia berpandangan, pos kementerian tersebut akan lebih bisa fokus dalam menangani persoalan yang terjadi di Indonesia wilayah timur. Termasuk, sambung dia, dalam upaay memikirkan kebutuhan bagi masyarakatnya.

“Sehingga situasi, kondisi ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan di Indonesia timur bisa diantisipasi (cepat),” sebut dia.

Di sisi lain, Nasir menilai bahwa penanganan terhadap situasi di tanah Cendrawasih menunjukan pemerintah kurang serius dalam mengelola Indonesia, khususnya di wilayah timur tersebut.

“Tentu saja situasi itu akan dimanfaaatkan oleh orang-orang di luar Indonesia untuk memecah belah bangsa Indonesia. Apalagi mereka berusaha untuk memanas-manasi agar Papua keluar dari wilayah NKRI,” tandas politikus PKS itu

Recent Posts

Dukung Larangan Dapur SPPG Pakai Barang Subsidi, Legislator Minta Kualitas Layanan MBG Tetap Terjaga

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi…

5 jam yang lalu

Doa KH Zulfa Mustofa Iringi Presiden Prabowo di Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi

MONITOR, Batang – Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa memimpin pembacaan doa di hadapan…

12 jam yang lalu

KUMITRA Jambore 2026 Perkuat Kemitraan UMKM dan Rantai Pasok Nasional

MONITOR, Bandung – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar KUMITRA Jambore 2026 bertajuk…

14 jam yang lalu

Economic Frontline 2026 Bahas Arah Baru Ekonomi Indonesia di Tengah Menguatnya Peran Negara

MONITOR, Jakarta - Menguatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu isu paling strategis…

14 jam yang lalu

Waka Komisi V DPR Soal Sengkarut Proyek LRT City: ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Iwan Darmawan Aras menyoroti sengkarut proyek…

15 jam yang lalu

Antisipasi Dampak El Nino dan Puncak Kemarau, DPR Dorong BNPB Orkestrasi Pendataan Ancaman Bencana

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menekankan pentingnya sistem…

1 hari yang lalu