PARLEMEN

Komisi III DPR Jamin Proses FNP Capim KPK Berlangsung Profesional dan Terbuka

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FNP) terkait calon pimpinan (Capim) KPK akan berjalan profesional dan terbuka.

“Kami berikan jaminan bahwa Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Capim KPK secara profesional,” kata Herman kepada awak media, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (28/8).

Dia juga mengatakan, publik nantinya pun bisa menilai proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung terbuka. Tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada Capim tertentu.

Sehingga, publik tidak perlu khawatir terhadap 10 nama Capim yang akan diuji oleh dewan nantinya.

“Proses yang dilakukan Pansel KPK hingga menghasilkan 20 nama Capim KPK, kami nilai prosesnya berjalan profesional dan proper. Kalau ada pihak yang mencurigai ada institusi tertentu yang diistimewakan, tentunya itu hak orang tersebut,” sebut politikus PDI Perjuangan tersebut.

Di sisi lain, dirinya mengatakan bahwa tidak berwenangan mengulik apakah Capim pernah melanggar kode etik dan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau tidak.

Sebeb, komisi bidang hukum itu, sambung dia, hanya menggunakan hak politiknya dalam rangka menguji kepatutan dan kelayakan para calon yang dihasilkan oleh panitia seleksi (Pansel).

Seperti diberitakan sebelumnya, koalisi kawal Capim KPK menyebutkan masa depan institusi antirasuah sedang terancam. Proses seleksi pimpinan KPK dinilai bermasalah.

Anggota koalisi capim KPK Kurnia Ramadhana menilai masalah terjadi sejak pemilihan pansel, proses seleksi, dan sejumlah calon yang lolos. Bahkan, beberapa penegak hukum aktif lolos dalam 20 besar seleksi capim KPK.

Recent Posts

Dukung Larangan Dapur SPPG Pakai Barang Subsidi, Legislator Minta Kualitas Layanan MBG Tetap Terjaga

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi…

5 jam yang lalu

Doa KH Zulfa Mustofa Iringi Presiden Prabowo di Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi

MONITOR, Batang – Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa memimpin pembacaan doa di hadapan…

12 jam yang lalu

KUMITRA Jambore 2026 Perkuat Kemitraan UMKM dan Rantai Pasok Nasional

MONITOR, Bandung – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar KUMITRA Jambore 2026 bertajuk…

14 jam yang lalu

Economic Frontline 2026 Bahas Arah Baru Ekonomi Indonesia di Tengah Menguatnya Peran Negara

MONITOR, Jakarta - Menguatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu isu paling strategis…

14 jam yang lalu

Waka Komisi V DPR Soal Sengkarut Proyek LRT City: ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Iwan Darmawan Aras menyoroti sengkarut proyek…

14 jam yang lalu

Antisipasi Dampak El Nino dan Puncak Kemarau, DPR Dorong BNPB Orkestrasi Pendataan Ancaman Bencana

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menekankan pentingnya sistem…

1 hari yang lalu