MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah berpendapat bahwa alangkah baiknya pemerintah dan DPR RI lebih fokus dalam penyelesaian peredaran Narkoba yang semakin marak di Indonesia saat ini.
Karena itu, terkait rancangan Undang-Undang (RUU) tentang minuman keras (Miras) yang tengah digodok untuk tidak perlu terburu-buru disahkan.
“Narkoba ini sama seperti minuman keras yang sifatnya menjadi kecanduan bagi penggunanya. Bahwasanya, kasus-kasus narkoba masih menjadi PR besar untuk aparat penegak hukum, mulai dari pemakai, pengedar hingga aparat yang memang ada di wilayah penanganan kasus tersebut,” kata Iskandarsyah kepada awak media, di Jakarta, Senin (26/8).
Dari korban hingga bandar narkoba yang telah ditangani saat ini, menunjukan bagaimana darurat narkoba di negeri ini kian mengkhawatirkan.
“Saya sudah banyak investigasi ke beberapa korban penyalahgunaan narkoba, dari pemakai sampai yang dianggap bandar yang saat ini menempati lapas atau rutan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
“Hukuman pun beragam, dari yang hanya hitungan bulan hingga diatas 10 tahun. Karena penegakkan hukum tidak maksimal terhadap mereka anak-anak bangsa yang saat ini sedang dihadapkan perkara ini,” tegas dia.
Di sisi lain, terkait perkara yang namanya Narkoba bukan hanya perkara besar bangsa ini, tapi menjadi bagian rejeki para oknum yang berada dalam penanganan kasus-kasus Narkoba ini.
“Jadi buat saya UU untuk MIRAS yang akan digulirkan kembali mohon bisa ditahan dulu, tuntaskan dulu UU yang menyangkut penyalahgunaan Narkoba. Hukum bukan cuma hanya diberikan kepada pengedar atau pemakai, tapi hukum juga diberikan kepada para aparat penegak hukum yang memang domainnya menangani perkara Narkoba ini,” paparnya.
“Sekali lagi, ini PR besar buat bangsa ini, kasihan Pak Jokowi yang terlihat orangnya baik dan tegas tapi oknum-oknum dibawahnya justru memanfaatkan kebaikan beliau,”ucapnya.
“Harapan saya ya tuntaskan semua, sampai ke aparat-aparatnya yang coba bermain atas setiap kasus Narkoba ini. Tidak perlu teriak-teriak cinta republik ini, tak perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalau masih cari keuntungan atas apapun yang merusak generasi ini,” pungkas Iskandar.
