Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (dok: Instagram)
MONITOR, Jakarta – Kebijakan Pemerintah memblokir akses internet di Papua pasca kerusuhan terjadi rupanya berbuntut panjang. Berbagai kalangan tak terima dan menyesalkan upaya penyelesaian masalah yang dilakukan Pemerintah.
Misalnya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Ia menilai upaya pemblokiran media sosial bukanlah solusi yang bijak, justru hal itu merusak imajinasi rakyat.
“Imajinasi itu dibangun melalui interaksi di ruang publik. Media adalah medium utamanya. Karena itu blokir media bukan jalan keluar tapi merusak imajinasi bersama kita,” kata Fahri Hamzah menanggapi fenomena tersebut, Sabtu (24/8).
Politikus PKS ini mengatakan, Pemerintah tidak seharusnya memblokir hak rakyat untuk berkomunikasi. Menurutnya, hal itu tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan.
“Cara negara menyelesaikan masalah adalah dengan mengajak rakyat menghadapinya, bukan melarang rakyat menghadapinya dengan pengalihan isu atau memblokir hak rakyat untuk berkomunikasi seperti yang dilakukan Istana sekarang,” tegasnya.
Fahri mengatakan, Pemerintah sudah salah memahami keinginan rakyat Papua. Sebab yang dibutuhkan Papua tak semuanya berkaitan dengan infrastruktur.
“Dari awal saya sudah mengingatkan, sepertinya ada kesalahan memahami skala kerja negara pada Istana. Negara berubah jadi kontraktor dan infrastruktur dianggap sebagai jalan pintas dan solusi pamungkas semua masalah rakyat,” pungkasnya.
MONITOR, Cikampek - Direktur Operasi dan Layanan Jasa Marga Fitri Wiyanti terima kunjungan kerja Asisten…
MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menunjukkan komitmennya dalam mencintai dan…
MONITOR, Jakarta - Tunjangan profesi bagi ratusan guru bukan ASN (Aparatur Sipil Negara) binaan Kementerian…
MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meyakini, bahwa tanah…
MONITOR, Jakarta - Gerakan pendidikan Al-Qur’an di Indonesia memasuki babak baru. Melalui Silaturahim Tilawati Nasional…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meluncurkan delapan program prioritas bertajuk Asta Protas untuk periode 2024–2029.…