MONITOR, Bali – Sebanyak 30 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Buleleng, Bali bekerjasama mengembangkan usaha pengolahan air minum dalam kemasan. Mereka menggandeng PT Toya Ning Alami dan PT Pakar Cipta Karya untuk mengembangkan usaha tersebut.
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan di Nusa Dua Bali, Rabu (21/8). MoU tersebut melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Buleleng, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pakar Cipta Karya dan PT Toya Ning Alami.
“Perjanjian kerjasama ini dilakukan agar BUMDes di Kabupaten Buleleng punya unit usaha bersama. Terkait operasional akan dilaksanakan di tiga lokasi di Kabupaten Buleleng. Satu lokasi akan dikelola 10 BUMDes, sehingga akan ada 30 BUMDes yang terlibat,” ujar Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Majid.
Terkait Hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengaku tengah gencar mempromosikan agar BUMDes bisa bekerjasama dengan perusahaan swasta baik lokal, nasional, maupun internasional.
Menurutnya, bekerjasama mengembangkan usaha dengan perusahaan, akan membantu memperbaiki BUMDes memperbaiki sistem pengelolaan bisnis.
“Karena tidak semua orang desa bisa mengelola bisnis. Oleh sebab itu perlu pendampingan. Dan pendampingan paling efektif soal ini adalah perusahaan swasta,” ujarnya.
Tak hanya BUMDes, menurutnya, kerjasama antara perusahaan swasta dan BUMDes juga akan menguntungkan pihak swasta. Ia yakin, kerjasama antara puluhan BUMDes di Kabupaten Buleleng dengan PT Pakar Cipta Karya dan PT Toya Ning Alami tersebut akan cepat berkembang.
“Di Bali ini kan banyak wisatawan. Maka perlu dikembangkan juga desa wisatanya. Semakin banyak wisatawan yang mampu ditarik ke Bali, maka potensi air minum dalam kemasan ini juga semakin besar. Karena turis-turis juga butuh minum,” ujarnya.
Di samping itu Eko mengatakan, dana desa lima tahun ke depan akan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi, termasuk BUMDes. Pemaksimalan pengembangan ekonomi, lanjutnya, diharapkan dapat mempercepat kemandirian pembangunan desa.
“Ini penting. Lima tahun ini kita masih fokus pada infrastruktur karena memang infrastruktur desa masih belum memadai. Tapi kalau infrastruktur terus, kemudian infrastruktur banyak, nanti dana desa hanya akan habis digunakan untuk perawatan infrastruktur terus. Kalau desa tidak ada pendapatan lain selain dana desa, dana desa tidak akan cukup untuk merawat infrastruktur tersebut,” ujarnya.
Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan permodalan masing-masing Rp1 Miliar untuk 30 BUMDes di Kabupaten Buleleng. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui dua tahap.
