MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani mengatakan bahwa internal partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) sependapat dengan usulan penambahan kursi pimpinan MPR. Namun, sambung dia, wacana tersebut masih dibicarakan dengan seluruh partai politik (Parpol) di Parlemen.
“Koalisinya Pak Jokowi ini kalau berdasarkan hasil dari pertemuan para Sekjen dua malam yang lalu membuka (opsi penambahan kursi pimpinan MPR),” kata Arsul kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/8).
Dikatakan dia, wacana tersebut mempunyai dua sudut pandang yang cukup ekstrem. Pertama, bakal menimbulkan kesan bagi-bagi jabatan Parpol di Parlemen.
Sudut pandang lain, sambung dia, menyatakan MPR sebagai lembaga permusyawaratan sangat dibutuhkan untuk hal yang bukan sekedar politik praktis. Kemudian, muncul pemikiran adanya power sharing agar politik nasional terutama soal strategis kenegaraan bisa lebih kondusif.
“Maka ada dua pemikiran. Pemikiran pertama adalah kembali seperti tahun 1999 di mana setiap fraksi itu punya wakil sebagai pimpinan MPR. Kedua adalah kembali kepada yang delapan (pimpinan MPR),” papar anggota komisi III DPR itu.
Sementara terkait dengan usulan yang dilempar Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay agar menjadikan 10 kursi pimpinan MPR?. Ia mengaku bahwa wacana tersebut perlu dirumuskan terlebih dahulu.
“Bisa jadi ada fraksi yang memandang tidak perlu penambahan kursi pimpinan MPR lantaran memicu anggapan bagi-bagi kekuasaan. Ya kita lihat saja nanti, ketika itu mayoritas mengatakan apakah dia tetap konsisten apa tidak dengan pandangan itu,” pungkasnya.
