MONITOR, Jakarta – Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo belum mengumumkan sosok yang akan duduk di kursi kabinetnya. Namun sejumlah pengamat terus meneropong siapa saja sosok dari partai politik yang berpeluang menempati posisi kabinet pemerintahan Jokowi tersebut.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago misalnya. Pangi menilai Partai Gerindra masih punya peluang untuk masuk ke Kabinet Kerja Jilid II dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Pangi memprediksi, parpol pimpinan Prabowo Subianto itu akan mendapatkan slot satu atau dua kursi menteri di dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Meski Presiden Jokowi sudah menyebut komposisi menteri dari parpol hanya 45% dan sisanya dari kalangan professional, hal itu tak menutup kemungkinan kalau Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan mengajukan seorang profesional, yang memiliki hubungan dekat dengan dirinya,” ujar Pangi.
“Bakal ada juga nanti masuk di pos tersebut dari unsur parpol mengisi pos kabinet 55%. Unsur profesional namun kader partai politik, itu mungkin saja, dengan tidak mengurangi komposisi 45% unsur partai politik,” sambungnya.
Menurut dia, seorang profesional yang akan dikirim dari partai berlambang kepala burung garuda itu kemungkinan besar menempati pos-pos kementerian yang sekiranya saat ini prestasinya jeblok.
“Bisa saja kementerian yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup rakyat misalnya Menteri Pertanian, bisa membuat kita swasembada dan tak impor lagi. Bisa juga menteri ESDM. Jadi pos menteri yang kira-kira bisa menurunkan harga bahan pokok, listrik, BBM dan sebagainya. Kementerian yang bisa mengambil keputusan menurunkan harga,” ujarnya.
Pangi meyakini, koalisi Jokowi-Ma’ruf pada perhelatan Pilpres 2019 dulu tak akan meradang setelah melihat sosok dari Gerindra masuk ke dalam lingkaran penguasa.
“Lagi pula menteri koalisi pengusung Jokowi juga pada akhirnya akan menerima. Awalnya mungkin protes, biasa belum menerima kok dapat ini, kok hanya dua kursi menteri dan sebagainya, lama-lama juga pada akhirnya menerima keputusan presiden,” pungkasnya.
