Presidium IPW, Neta S Pane (net)
MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai pernyataan Presiden Jokowi bahwa Jaksa Agung pengganti Prasetyo bukanlah dari kalangan partai politik harus dicermati. Pasalnya, ramai tersiar kabar bahwa Jokowi akan mengangkat Jaksa Agung perempuan, yakni Yenti Ganarsih.
“Jika hal itu benar terjadi, tentu akan menjadi sejarah baru dimana korps kejaksaan dipimpin seorang perempuan,” kata Neta Pane kepada MONITOR, dalam keterangan persnya, Kamis (15/8).
Neta menjelaskan, Figur Yenti Ganarsih bukanlah orang baru di lingkungan Jokowi. Di era pertama pemerintahan Jokowi, Yenti diangkat sebagai anggota Pansel KPK dan Pansel Kompolnas serta sering diminta masukannya soal pemberantasan pencucian uang. Selain itu, ia menjelaskan pakar anti pencucian uang Universitas Trisakti itu diangkat Jokowi sebagai Ketua Pansel KPK.
“Jika Yenti diangkat menjadi Jaksa Agung upaya pemberantasan korupsi diharapkan bisa terkonsolidasi dengan tiga kekuatan, kejaksaan, kepolisian, dan KPK dimana Yenti saat ini menjadi panselnya,” terang Neta.
Lebih jauh Neta mengatakan, siapapun yang menjadi Jaksa Agung tentunya harus bisa bekerjasama dengan jajaran kepolisian, sehingga penegakan supremasi hukum bisa bersinerji dan berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat.
“Selama ini hubungan Polri dan Kejaksaan agak terganggu. Soalnya perkara penembakan yang diduga melibatkan penyidik KPK Novel Baswedan yang sudah dituntaskan kepolisian di Bengkulu, meski sudah P21 tapi tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Jaksa Agung sepertinya “pasang badan” untuk Novel,” tuturnya.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…
MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…
MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…
MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…
MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…