Kursi Wagub Kosong, Anies Disarankan Lobi Gerindra dan PKS

28

MONITOR, Jakarta – Keinginan Gubernur Jakarta Anies Baswedan agar proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta cepat dilakukan oleh DPRD DKI, rupanya mendapat respon positif.

Para politisi Kebon Sirih pun menyarankan agar Anies melobi pimpinan partai ditingkat nasional khusus pimpinan DPP Partai Gerindra dan PKS.

“Kalau Anies betul-betul menginginkan adanya Wagub, dia (Anies) harus melobi petinggi partai di tingkat DPP untuk percepatan pengisian kursi wagub tersebut,” ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif ketika menjadi narasumber dalam diskusi ‘Kekosongan Kursi Wagub dan Kinerja Pemprov DKI Jakarta’ yang digelar Himpunan Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (14/8).

Dikatakan Syarif, pihaknya melihat selama terjadi kekosongan kursi wagub, kinerja Pemprov DKI hingga saat ini secara substansial tidak terganggu, buktinya penerbitan Pergub dan kebijakan lainnya masih relatif normal.

“Namun saya melihat secara protokoler memang agak mengganggu dan membuat Anies lebih capek karena harus mondar mandir kesana kemari,” ujar Syarif.

Senada dengan Syarif, ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang sekaligus anggota Pansus Wagub DKI Gembong Warsono mengatakan, kalau memang Anies menginginkan cepat punya wagub, Anies tidak bisa berdiam diri saja.

Sekertaris DPD PDIP Jakarta ini pun menyarakan Anies harus turun tangan menyelesaikan perseteruan PKS dan Gerindra. Menurutnya, Anies dipercaya bisa membantu memuluskan pemilihan Wagub DKI.

“Karena berlarutnya masalah ini terkait belum adanya kesepakatan antara Gerindra dan PKS,” kata Gembong.

Gembong pun menambahkan, ketika bicara di DPRD ada kebuntuan antara PKS dengan Gerindra, maka Anies jangan berdiam diri tapi harus bisa menjembatani.

“Supaya hubungan kedua partai ini segera mencair, maka butuh bantuan dari pihak ketiga,” saran Gembong.

Ditempat yang sama, pengamat Jakarta, Amir Hamzah berpendapat ada atau tidak ada Wagub menurutnya tidak menjadi soal karena semua kebijakan strategis terdapat pada kewenangan Gubernur.

“Untuk percepatan pemilihan Wagub, kalangan DPRD terutama dari Gerindta dan PKS harus menggalang koalisi dengan fraksi lainnya. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka meskipun anggota dewan baru periode 2019-2024 yang akan dilantik pada tanggal 26 Oktober, sikap mereka akan tetap seperti ini,” pungkas Amir.