Sampah Jakarta Dikritik, Lulung Sebut Bestari Cuma Numpang Nyari ‘Panggung’

6427
Abraham Lunggana alias Haji Lulung (dok: Asep Monitor)

MONITOR, Jakarta – Kritikan keras dilontarkan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana alias Haji Lulung kepada anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem, Bestari Barus. Lulung menyebut Bestari Barus sedang mencari popularitas ketika membanding-bandingkan penanganan dan anggaran pengelolaan sampah antara Jakarta dengan Surabaya.

“Saya melihatnya Pak Bestari itu sedang cari panggung atau popularitas karena beliau, 26 Agustus nanti sudah resmi tak jadi anggota DPRD DKI lagi. Jadi bicaranya tak subtansial ketika ngomong soal sampah,” sindir Haji Lulung, Selasa (13/8).

Politisi PAN yang sudah mengantongi satu tiket menuju kursi DPR RI ini mengatakan, kalau dirinya mengaku heran dengan pernyataan Bestari yang menyebut anggaran pengelolaan sampah di Ibukota sangatlah tinggi bila dibandingkan dengan Surabaya.

Padahal Menurut Lulung, pada saat pembahasan APBD terkait pengelolaan sampah, setiap anggota dewan sudah diminta pendapatnya untuk menyetujui atau menolak.

“Kenapa saya bilang begitu, karena setiap pembahasan di DPRD DKI, semua anggota diminta pendapatnya. Misalnya saya coba kasih contoh soal paripurna APBD. Ditanya itu apakah saudara-saudara setuju. Saudara-saudara maksudnya itu (anggota dewan). Di situ dia bisa interupsi kalau tidak setuju. Berarti kalau dia tidak interupsi artinya dia setuju dengan penganggaran pengelolaan sampah saat itu diajukan. Tapi kenapa saat ini dia justru mengkritik,” tanya Lulung.

Menurut Lulung terkait pengelolaan sampah di Jakarta, sejauh ini pemerintah daerah sudah membuat kebijakan yang sistematis dan sungguh-sungguh. Bahkan akan mengimplementasikan gagasan untuk mengolah sampah sendiri dengan memulai pembangunan intermediate treatment facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

“Gagasan untuk membangun ITF itu kebetulan saya yang menjadi ketua pansus-nya. Jadi saya mengerti betul program jangka panjang dari tahun 2012 sampai 2032. Jadi itu menggambarkan bagaimana pemerintah daerah sungguh-sungguh secara sistematis dari sejak zaman Pak Foke, Pak Jokowi, kemudian Pak Basuki Tjahaja Purnama lalu Pak Djarot, itu semua sungguh-sungguh sampai akhirnya sekarang di era Pak Anis. Dari digagas sejak tahun 2012 baru dicanangkan kemarin 2018 oleh Wakil Gubernur Pak Sandi,” terang Lulung.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Lulung dibutuhkan anggaran yang cukup besar terutama untuk pembelian lahan. Karena itu menurut dia, Bestari tidak memiliki dasar untuk membandingkan anggaran pengelolaan sampah antara Surabaya.

“Dari jumlah penduduknya saja sudah berbeda, Ibukota tentu jumlah volume sampahnya lebih besar ketimbang Surabaya. Dan yang saya tahu bukan Rp 30 miliar itu (anggaran pengelolaan sampa di Surabaya) tapi sekitar Rp 430 sekian miliar. Sementara kenapa Jakarta itu sebesar Rp 3,7 triliun, itu salah satunya kita ingin beli lahan lahan supaya terintegrasi dengan SKPD terkait seperti lingkungan hidup, lalu pembelian tanah dengan stakeholder lain. Jadi bukan anggaran Rp 3 triliun lebih untuk sampah, bukan begitu perhitungannya,” jelasnya.

Karena itu Haji Lulung menambahkan, kritikan yang disampaikan anggota DPRD DKI tidak tepat sasaran. Menurutnya saat ini, seharusnya para wakil rakyat lebih menyoroti pelaksanaan program pengelolaan sampah ketimbang melontarkan kritikan terkait anggaran pengelolaan sampah.

“Kalau mau kritik soal tugas soal pelaksanaan bukan soal anggaran Rp 3,7 triliun. Bukan itu, tapi agar pengelolaan sampah berjalan maksimal, sampai mana didukung dengan semangat yang sama. Seharusnya sebelum kawan-kawan DPRD ke Surabaya seharusnya ke Sunter dulu. Lihat sampai mana pelaksanaan pembangunannya,” tandas Lulung.

Seperti diketahui, polemik persoalan sampah bermula saat Bestari dan sejumlah anggota DPRD DKI melakukan studi banding ke Surabaya. Saat bertemu Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bestari ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta. Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun yang membuat Risma kaget karena anggaran di Surabaya hanya Rp 30 miliar.