BERITA

Kebut RUU Kamtansiber, ICJR Khawatir Picu Pemborosan Anggaran Negara

MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju mengkhawatirkan jika rancangan Undang-undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) akan memicu pemborosan anggaran negara.

Sebab, saat RUU a quo disahkan menjadi UU maka dia juga akan melahirkan badan baru yang itu sejalan dengan kebutuhan anggaran.

“RUU ini bukan spesifik soal ketahanan dan segala macamnya. Lebih karena pembentukan badan baru ini sehingga dia memerlukan anggaran, memerlukan personil dan lain sebagainya,” kata Anggara dalam keterangan singkatnya, Rabu (7/8).

Di sisi lain, Anggara mengaku heran dengan kebiasaan DPR dan pemerintah yang kerap mengesahkan UU di akhir masa jabatannya. Sehingga, sambung dia, mengesankan kepada masyarakat kalau DPR maupun pemerintah kejar tayang dalam bekerja.

Padahal, setiap pembahasan RUU tidak wajib diselesaikan segera jika masih memerlukan pembahasan.

“Mending targetnya rendah, tapi buat UU yang bagus. Ketimbang targetnya tercapai, tapi buat UU yang tidak berkualitas. Jadi seperti dikejar-kejar sama target produksi UU. Nah ini yang seharusnya dihindari oleh DPR,” sebut dia.
Lagipula, imbuh Anggara, saat ini Indonesia telah memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kebutuhan dari negara ini soal ketahanan siber memang ada, terutama untuk menghadapi siber War berasal dari luar karena itu banyak terjadi. Tapi persoalannya apakah perlu dengan UU tersendiri?, apa tidak cukup diwadahi dengan, misalnya UU ITE,” ujarnya.

Selain UU ITE, Anggara mengatakan, hal lain terkait pidana dalam ranah siber juga telah diatur dalam KUHP. Pemerintah dan DPR, sarannya, cukup membuat kodifikasi di dalam revisi KUHP untuk menguatkan aturan pidana terhadap pelanggaran siber.

“Kami belum tahu sampai seberapa perlu RUU ini. Jangan sampai kemudian ini hanya usulan dari pemerintah yang kemudian mereka kesulitan untuk mendefinisikan, dan dilempar jadi usulan inisiatif DPR. Sehingga kemudian tiba-tiba muncul dan siap untuk pembahasan,” tukas dia.

Recent Posts

100.000 Jemaah Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas, Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia

MONITOR, Jakarta - Suasana khidmat menyelimuti kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu malam, 1…

12 jam yang lalu

Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perluas Peluang Kerja

MONITOR, Yogyakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan…

1 hari yang lalu

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

2 hari yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

2 hari yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

2 hari yang lalu