POLITIK

Tak Cukup Permintaan Maaf, Gerindra Minta Jokowi Berikan PLN Sanksi

MONITOR, Jakarta – Wasekjen DPP Gerindra Andre Rosiade masih menyoroti padamnya listrik di sebagian pulau Jawa pada Minggu, 4 Agustus 2019 kemarin. Pasalnya, aktivitas masyarakat khususnya yang tinggal di Ibukota harus terbengkalai akibat mati listrik.

“Listrik sudah terlalu lama mati dan begitu luas jangkauan matinya,” kata Andre Rosiade belum lama ini.

Andre menilai, dalam kejadian ini, ada yang salah dengan managemen sistem PLN. Ia mengatakan, kelalaian PLN tak cukup jika ditebus hanya dengan sebuah permintaan maaf.

“Ada yg salah dengan sistem PLN. Tidak cukup hanya minta permintaan maaf bagi manajemen PLN,” tukas Andre.

Meski pihak Direksi PLN telah meminta maaf dan memberikan penjelasan kepada publik, Senin (5/8) kemarin, menurut Andre Presiden Jokowi dan Menteri BUMN tetap harus memberikan sanksi kepada PLN.

“Pak Jokowi dan Menteri BUMN tolong beri sanksi manajemen PLN agar ada pembelajaran untuk pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.

Recent Posts

Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Pelayanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan…

4 jam yang lalu

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…

9 jam yang lalu

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

9 jam yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

9 jam yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

9 jam yang lalu

Hingga Agustus 2026 Kementan Terbitkan 889 Sertifikat Hak PVT, ini Daftarnya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini kembali menerbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman…

9 jam yang lalu