BERITA

PT PLN Harus Bertanggung Jawab dan Ganti Kerugian Publik Atas Pemadaman Listrik

MONITOR, Jakarta – Direksi PT. PLN (Persero) harus bertanggung jawab dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang mengalami pemadaman aliran listrik pada Minggu (4/8) maupun Senin (5/8).
Bahkan, Pengamat Politik dari ETOS Institute Indonesia, Iskandarsyah mendesak agar supaya perusahaan milik negara tersebut mengganti kerugian masyarakat yang diakibatkan dari pemadaman tersebut.

“Intinya memang PLN harus bertanggung jawab meminta maaf kepada rakyat, tak cuma itu PLN juga harus mengganti kompensasi kepada rakyat,” kata Iskandarsyah dalam pesan singkatnya, Selasa (6/8).

“Seperti kawan-kawan media tahu bahwa PLN tidak pernah punya toleransi kepada rakyat yang telat membayar listrik. Jadi, sekarang giliran mereka yang kita minta pertanggung jawabannya,” tambah dia.

Pria yang akrab disapa Is ini mengaku prihatin dengan kondisi pemadaman listrik yang masih berlangsung hingga saat ini. Sebab, hal itu sangat mengganggu aktifitas masyarakat.

“Peristiwa ini sangat memprihatinkan, banyak usahapun/sektor-sektor industri  yang merugi atas kejadian ini, terlebih lagi rumah sakit, khususnya untuk pasien yang tengah dalam perawat di ICU,” paparnya.

Tidak hanya itu, Is juga berpandangan jika peristiwa pemadaman menunjukan bobroknya manajemen yang dilakukan perusahaan plat merah tersebut.

“PLN harus bertanggung jawab, kawan-kawan media pastinya sudah tahu Dirut nya pun terlibat kasus PLTU Riau dan sekarang berstatus tersangka. Pimpinan itu adalah simbol institusinya, apabila pimpinannya korup saya yakinkan didalamnya juga banyak korupsi,” pungkas Is yang juga terdampak dari pemadaman tersebut.

Recent Posts

DPR Desak Pemerintah Segera Investigasi Menyeluruh Kecelakaan di Tol Pandaan Malang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti mendesak Pemerintah untuk segera melakukan investigasi…

44 menit yang lalu

UPT Pemasyarakatan Panen Raya dan Serahkan Bantuan Sosial Serentak Bersama Menteri Imipas

MONITOR, Jakarta - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan lakukan panen raya serta serahkan bantuan sosial…

9 jam yang lalu

Dua Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Keagamaan Warga

MONITOR, Jakarta - Peran negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional keagamaan warga negara memiliki dua pola…

11 jam yang lalu

BEM Se Tanah Air minta Tindak Tegas 16 Perusahaan Pelaku Pemalsuan Pupuk, Kerugian Petani Capai Rp2,3 Triliun

MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya peredaran pupuk palsu yang telah…

14 jam yang lalu

KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp2,5 Triliun Pada Priode 2020-2024

MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui…

16 jam yang lalu

Pelaku UMKM Harap DPR Dorong Permudah Akses Modal Hingga Perizinan

MONITOR, Jakarta - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab,…

17 jam yang lalu