BERITA

PT PLN Harus Bertanggung Jawab dan Ganti Kerugian Publik Atas Pemadaman Listrik

MONITOR, Jakarta – Direksi PT. PLN (Persero) harus bertanggung jawab dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang mengalami pemadaman aliran listrik pada Minggu (4/8) maupun Senin (5/8).
Bahkan, Pengamat Politik dari ETOS Institute Indonesia, Iskandarsyah mendesak agar supaya perusahaan milik negara tersebut mengganti kerugian masyarakat yang diakibatkan dari pemadaman tersebut.

“Intinya memang PLN harus bertanggung jawab meminta maaf kepada rakyat, tak cuma itu PLN juga harus mengganti kompensasi kepada rakyat,” kata Iskandarsyah dalam pesan singkatnya, Selasa (6/8).

“Seperti kawan-kawan media tahu bahwa PLN tidak pernah punya toleransi kepada rakyat yang telat membayar listrik. Jadi, sekarang giliran mereka yang kita minta pertanggung jawabannya,” tambah dia.

Pria yang akrab disapa Is ini mengaku prihatin dengan kondisi pemadaman listrik yang masih berlangsung hingga saat ini. Sebab, hal itu sangat mengganggu aktifitas masyarakat.

“Peristiwa ini sangat memprihatinkan, banyak usahapun/sektor-sektor industri  yang merugi atas kejadian ini, terlebih lagi rumah sakit, khususnya untuk pasien yang tengah dalam perawat di ICU,” paparnya.

Tidak hanya itu, Is juga berpandangan jika peristiwa pemadaman menunjukan bobroknya manajemen yang dilakukan perusahaan plat merah tersebut.

“PLN harus bertanggung jawab, kawan-kawan media pastinya sudah tahu Dirut nya pun terlibat kasus PLTU Riau dan sekarang berstatus tersangka. Pimpinan itu adalah simbol institusinya, apabila pimpinannya korup saya yakinkan didalamnya juga banyak korupsi,” pungkas Is yang juga terdampak dari pemadaman tersebut.

Recent Posts

Kemenperin Bersama Industri TPT Menghadapi Tantangan Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil…

34 menit yang lalu

Kemenag Perpanjang Pelunasan Biaya Haji Reguler Hingga 25 April 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memperpanjang Tahap II pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler…

3 jam yang lalu

Panglima TNI: Revisi UU TNI Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Supremasi Sipil

MONITOR, Jakarta - Dinamika lingkungan strategis menuntut TNI untuk selalu beradaptasi dan semakin profesional dalam…

5 jam yang lalu

Pengamat: Layak Diapresiasi Publik, Panen Raya Padi 2025 Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Spora Communication, Dr. Rizky Fajar Meirawan, menilai capaian…

7 jam yang lalu

Ramai Kasus Pelecehan Dokter, Legislator Minta Korban Jangan Malu Lapor dan Polisi Harus Cepat Respons

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyoroti maraknya peristiwa kekerasan seksual…

8 jam yang lalu

Kesejahteraan Meningkat, Mentan Amran: Petani Bahagia, Harga Kelapa Naik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa saat ini para petani…

8 jam yang lalu