MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mengatakan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa pemadaman listrik secara masal se Jabodetabek, pada Minggu (4/8) kemarin.
“Saya melihat ini bukan tanggung jawab direksi PLN, tapi tanggung jawab Menteri BUMN (Rini Soemarno). Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap kejadian PLN,” kata Ridwan kepada wartawan, Senin (5/8).
Dikatakan Ridwan, sejak Dirut PLN Sofyan Basir terjerat kasus hukum yang ditangani KPK, posisi tersebut masih dalam keadaan kosong, hanya digantikan dengan pejabat pelaksana tugas (Plt) perusahaan listrik negara tersebut.
“Kenapa saya bilang ini tanggung jawab Menteri BUMN, karena dia membiarkan direksi PLN yang sudah kehilangan nakhkoda tidak melakukan perombakan signifikan. Dirut PLN harusnya diganti. Ini kan sekarang Plt Dirut, kewenangannya terbatas,” ujar dia.
“Ini tanggung jawab Menteri BUMN, jadi bukan direksi PLN yang disalahkan. Menteri BUMN yang harus disalahkan karena tidak mampu mengantisipasi,” tambahnya.
Menurut politikus Golkar itu, jajaran direksi PLN sangat terlihat sekali kehilangan arah dalam tiap rapat dengan Komisi VII DPR. Kejadian listrik padam massal, imbuhnya, akibat PLN saat ini tidak berani mengeksekusi program-program yang telah direncanakan.
“Ini saya melihat sejak 12 bulan terakhir, sejak dirut PLN Sofyan Basir jadi saksi di KPK, direksi PLN sudah tidak fokus kerjanya, dan terlihat kalau rapat dengan Komisi VII DPR. Mereka saling lempar-melempar, tidak ada yang berani ambil keputusan,”sebut dia.
“Inilah akibatnya jaringan seharusnya sudah dikerjakan, ditenderkan tapi nggak ada berani yang mengerjakan,” pungkas Ridwan.
