MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan agar PT. PLN (Persero) agar sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga kebencanaan seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menganalisa kerusakan pembangkit yang mengakibatkan lumpuhnya aliran listrik di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada Minggu (4/8) kemarin.
Menurut dia, untuk mengetahui secara pasti apakah gangguan yang mengakibatkan pemadaman listrik berkaitan dengan bencana alam atau tidak.
“Itu dulu yang harus ditegaskan. Sebab, apabila memang itu hubungannya dengan bencana alam, ada unsur kata yang memang tidak bisa direncanakan, tidak ada bencana alam yang persis dan benar-benar diketahui kapan akan terjadi,” kata Fahri kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Senin (5/8).
Masih dikatakan dia, PLN harus menjelaskan terlebih dahulu kerusakan dan langkah antisipasi terhadap padamnya aliran listrik tersebut. Baru kemudian, lanjut Fahri, mendisain sistem lisitrik distribusi ke depan yang lebih otonom. Supaya kejadian padamnya listrik tidak masif kembali sehingga merugikan banyak orang.
“Setelah itu bisa dijelaskan, barulah mendesain sistem listrik distribusi ke depan yang lebih otonom. Sebab kalau black out terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom berbahaya sekali. Seharusnya pada titik bencana tertentu dia tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh,” papar dia.
PLN juga harus menjelaskan sejujur-jujurnya mengenai pemadaman listrik yang telah dilakukan, termasuk menghitung besar kerugian konsumen.
“Termasuk menjawab tentang kerugian yang dihadapi konsumen. PLN harus menjelaskan bagaimana antisipasi apabila hal ini masih terjadi. Supaya ada ketenangan bagi masyarakat, dan konsumen. Pada saat seperti ini diperlukan satu keberanian untuk korektif kalau desain kelistrikan kita ada masalah. Ini saatnya untuk kita memperbaikinya,” pungkasnya.
