MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno mengatakan bahwa masyarakat wajib dilibatkan aktif dalam upaya mewujudkan Ibu Kota negara baru sebagaimana rencana pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pasalnya, tidak hanya kebutuhan secara fisik saja yang diperlukan dalam mewujudkan program pemerintah tersebut, melainkan juga diperlukannya kebutuhan non-fisik seperti melibatkan sumber daya manusia harus menjadi pertimbangan utama.
“Kalau jadi ini harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal, juga memberikan manfaat bagi Indonesia secara keseluruhan. Bappenas juga sudah menyampaikan bahwa mereka telah membuat hitung hitungan multiplier effect daripada pemindahan ibu kota negara kalau dipindahkan ke Kalimantan dampaknya akan seperti apa,” kata Michael usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), seperti dikutip melalui siaran pers, Selasa (29/7).
Seperti diketahui, gagasan mengenai pemindahan ibu kota pada akhirnya telah dikerucutkan dalam studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada tiga provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Timur, dan Selatan.
Karena itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini pun mengungkapkan, kesiapan fisik untuk Kalteng dalam menunjang perpindahan 1,6 juta penduduk masih sangat memadai. Merujuk dari studi Bappenas dibutuhkan 40 ribu hektar luas tanah untuk memindahkan jumlah penduduk tersebut, sedangkan wilayah Palangkaraya ini memiliki luas sebesar 15 juta hektar.
“Kalau dari kesiapan fisik, segi kebutuhan lahan, kita lihat rencana yang dibuat Bappenas sampai sejauh ini kan studinya butuh sekitar 40 ribu hektar. Untuk memindahkan kurang lebih 1,6 juta penduduk. 40 ribu hektar tentu kalau kita bandingkan luas kalteng yg 15 juta hektar tentu secara ketersediaan lahan itu ada,” sebut politikus yang akrab disapa Jeno ini.
Ibu kota yang baru, menurut politisi dapil Kalimantan Barat ini harus bisa merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang besar yang tentunya harus ditunjang dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu Jeno meminta secara khusus agar sektor SDM ini diperkuat sebagai bagian kekuatan nasional.
“Ada hal-hal yang harus dikembangkan tidak hanya kepada industri yang ekstraktif atau berbasis SDA. Untuk itu ya secara tidak langsung SDM-nya harus dipersiapkan. Menyiapkan SDM tentu kita tak bicara setahun atau dua tahun saja, ada dimensi waktu yang panjang yang harus ditempuh, sehingga ini harus menjadi catatan kita,” pungkas dia.
Untuk diketahui, Kunker Reses ini turut diikuti sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, diantaranya Eva Kusuma Sundari (PDI-Perjuangan), I.G.A Rai Wijaya (PDI-Perjuangan), Tutik Kusuma Wardhani (F-Demokrat), Sukiman (F-PAN), Amirul Tamim (F-PPP), dan Muhammad Nur Purnamasidi (F-PG).
