MONITOR, Bogor – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Bagian Kerjasama Luar negeri, Biro Humas dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Proposal Asean Trust Fund dan Asean Fund yang digelar pada 25-27 Juli lalu di Bogor, Jawa Barat.
Bimtek digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam penyusunan proposal khususnya dalam bidang funding.
Sekjen Kemendes PDTT dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa acara ini merupakan tindak lanjut dari pengalihan focal point ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Proverty Eradication (SOMRDPE) atau pertemuan tingkat Asean yang membahas mengenai pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan .
“Kegiatan ini menjadi penting mengingat kegiatan pengalihan focal point ini dilakukan ditengah tahun anggaran sehingga menjadi sangat berat dan belum memiliki penganggaran kegiatan tersebut pada menu DIPA, sehingga perlu mengakses sumber-sumber lain untuk acara ini antara lain lewat Asean Trust Fund dan Asean Fund,” katanya.
Anwar yakin bimtek ini dapat memberikan manfaat yang signifikan pada peserta untuk memaksimalkan pemanfaataan dari Asean Trust Fund dan Asean Fund dalam mendukung kegiatan SOMRDPE dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing stakeholder serta akhirnya dapat menciptakan network yang kokoh sehingga dapat bersinergi dan saling mendukung dalam penyelesaian pending matters dalam kegiatan SOMRDPE mendatang.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Setjen Kemendes PDTT Bonivasius Prasetya Ichtiarto yang membuka dan memberikan arahan pada acara tersebut mengatakan awalnya pelaksanaan kegiatan SOMRDPE ini sebenarnya ada di Kemenko PMK namun kemudian dilimpahkan ke Kemendes PDTT PDTT.
“Pengalihan ini karena Kemendes memang memiliki tupoksi spesifik yaitu pembangunan di pedesaan dan dengan beralihnya focal point ke Kemendes kita bisa mengangkat isu pembangunan desa di Indonesia ke Asean, dan diharapkan Indonesia bisa menjadi benchmarking dari negara-negara lain terutama di dilingkup Asean,”jelas Boni sambil menjelaskan saat SOMRDPE diadakan Kemendesa belum terbentuk.
Berbicara mengenai kegiatan SOMRDPE yang belum memiliki anggaran, Boni menjelaskan setelah melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan kementerian maka untuk membiayai kegiatan SOMRDPE, melalui keputusan bersama beberapa kementerian. kesimpulannya adalah bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan di luar APBN.
“Dari sinilah tergambar pentingnya acara ini, sehingga sangat diharapkan narasumber dapat memberikan input terhadap penyusunan regional proposal yang ditujukan guna mendapatkan pendanaan untuk kegiatan SOMRDPE nantinya, sehingga proposal tersebut nantinya memiliki peluang yang lebih besar di terima oleh pihak Asean. Namun saat membuat proposal tetap harus menaati “rambu-rambu” atau harus sesuai dengan persyaratan yang ada tergantung kepada siapa meminta bantuan, sehingga proposal ini bisa diterima di 2020 dimana saya berharap teman-teman dari Ditjen PDTU dan PKP yang bersentuhan langsung dengan kegiatan SOMRDPE ini bisa melaksanakan pending matters seperti yang direncanakan,”papar Boni.
Dalam Bimtek Penyusunan Proposal Asean Trust Fund dan Asean Fund dihadiri oleh Hasman Maani Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana Ditjen PDTU, Ajeng Purnama dari ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC, Christian Pangaribuan Kasubdit Asia Timur, Dit. Kerjasama Eksternal ASEAN Kemenlu, Dudi Nugroho, Kabag Perencanaan Setditjen PKP serta peserta lain dari internal Kemendes PDTT.
