MONITOR, Sumbar – Salah satu Nawacita Presiden RI adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan agenda peningkatan kedaulatan pangan. Salah satu sasarannya yaitu kegiatan pengembangan 1000 desa pertanian organik. Desa pertanian organik ini sejalan dengan program ‘go organic’ yang dicanangkan Kementerian Pertanian sejak 2010.
Program ini membuka peluang positif untuk penyediaan pangan sehat yang aman konsumsi. Selain itu model pertanian organik juga aman untuk petani, baik untuk lingkungan, memperbaiki lahan kritis serta menumbuhkan kemandirian petani sehingga tidak bergantung pada pestisida.
Seluruh input yang digunakan dalam pertanian organik dipenuhi melalui bahan alami dan kearifan lokal. Sebagai salah satu unit kerja pelaksana pengembangan Desa Pertanian Organik, Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengalokasikan Desa Pertanian Organik di 250 Desa di 24 provinsi.
Secara perdana, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih menjadi lokasi peresmian Desa Organik. Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayantie Yusuf sangat mendukung semangat para petani mengembangkan pertanian organik di wilayah ini. Dengan melihat keindahan alam Sumatera Barat ini, dirinya merasa perlu terus menjaga keberlangsungan alam ini.
“Saya sudah berkeliling. Sumbar ini cantik. Kegiatan pertanian di sini sejalan dengan program ‘go organic’. Ini harus diseriusi. Banyak tanaman hortikultura yang disemprot dengan pestisida kimia tapi tidak ada yang peduli. APBN harus mengarahkan pertanian organik agar aman pangan. Tujuannya adalah mengkampanyekan pangan sehat, hortikultura sehat. Tidak banyak pupuk kimia, kita kembali ke alam,” ujar Yanti saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang kemudian diberi nama Jambore Organik ini bertujuan mempertemukan stakheholders dengan petani. Membangun jaringan pemasaran produk organik, mempertemukan produsen, pasar dan konsumen. Dirinya juga mengharapkan event ini menjadi momentum untuk memberikan kesadaran masyarakat dan petani untuk kembali ke alam dan mengurangi bahan pangan yang terkontaminasi bahan kimia.
“Tidak ada pasar apabila tidak ada kampanye. Masyarakat perlu kembali mengkonsumi buah dan sayur tanpa pestisida. Inilah perlunya edukasi sehat agar jangan sampai tubuh ini terpapar pangan tidak sehat,” jelas Yanti.
Yanti juga menjamin budidaya organik lebih murah dari segi biaya usaha. Selain itu tanaman menjadi tahan terhadap serangan OPT. Hal ini senada dengan keterangan dari POPT Kabupaten Lima Puluh Kota, Herman.
“Bertanam organik itu murah. Bahan-bahan semua ada di alam. Hasilnya juga lebih bagus. Untuk pestisida, cukup pakai dun pinang, daun sirian, daun pandan, cabai rawit dan akar tuba. Semua bahan diblender lalu disemprot ke tanaman seminggu sekali. Kalau pupuk biasanya pakai fermentasi urine kambing,” papar Herman.
Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Candra merasa bangga Sumatera Barat dipilih perdana untuk kampanye pertanian organik. Bahkan dirinya berharap semua petani dapat bertanam secara organik.
“Kalau bertani, jangan asal bertani, bertanilah secara organik. Pertanian organik diakui rumit namun menjamin keberlangsungan pangan,” jelas Candra.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Widya Putra merasa sangat termotivasi dengan adanya program desa organik ini. Terlebih wilayahnya berpotensi untuk pengembangan pertanian khususnya hortikultura. Warga sangat antusias mengembangkan pola organik ini setelah melihat hasil yang diperoleh.
“Kami sangat apresiasi dan berterima kasih atas dukungan Kementerian Pertanian. Harapannya, model pertanian ini dapat ditularkan ke daerah – daerah lain,” jelas Widya.
Disela-sela pembicaraan, Yanti meminta kepada seluruh Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terus melakukan pendampingan secara intensif sehingga kelompok tani menjadi mandiri. Termasuk juga meminta Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membina, mengawal dan memantau selama program ini berjalan.
Kepala BPTPH Sumatera Barat, Suwardi mendukung penuh program Desa Organik sebagai upaya menjaga keamanan pangan.
“Sesungguhnya kegiatan ini diinisiasi setelah kunjungan Ibu Direktur pada akhir 2018 lalu. Dikarenakan melihat kesungguhan usaha Kelompok Tani Saiyo Sakato dalam mengembangkan pertanian organik, dipilihlah lokasi ini sebagai lokasi perdana. Setidaknya terdapat lima kabupaten kota lain yang turut mengembangkan pertanian organik,” imbuh Suwardi.
Turut hadir dalam peresmian, Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat,
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 50 Kota, Kepala UPTD BPTPH Provinsi seluruh Indonesia, Petugas lapang (POPT, PBT, PPL, mantri tani), perusahaan penyedia sarana organik, pelaku usaha dan pemerhati pertanian organik.
“Saya berharap dengan diselenggarakannya Jambore Organik 2019 ini dapat menggugah semangat para petani untuk terus menerapkan budidaya organik. Insya Allah, kegiatan Jambore Organik Hortikultura ini akan dilaksanakan setiap tahun di provinsi yang berbeda,” tutup Yanti.
