Sekjen: DPD Harus Tingkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi

11

MONITOR, Jakarta –Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPD RI Reydonnyzar Moenek (Donny) mengatakan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam menciptakan reformasi birokrasi yang profesional dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Maka DPD RI membutuhkan sentuhan semangat perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

“Kita harus berubah, tidak lagi bermain pada tataran biasa-biasa saja. Perubahan merupakan tuntutan dari internal dan eksternal kita agar meningkatkan kualitas pelayanan cepat, efektif efisien, dan yang tidak kaku,” kata Donny dsaat membuka diskusi Coffee Morning Reformasi Birokrasi di Loby Gedung DPD RI, Senin (22/7).

DPD, sambung dia, harus bisa merubah mindset atau pola pikir budaya birokrasi menjadi budaya korporasi atau perusahaan. 

Artinya, dalam korporasi atau perusahaan dikenal adanya kompetisi atau persaingan, kapasitas, kompetensi, dan kemampuan hal tersebut termasuk dalam penempatan jabatan. 

“Perubahan pola pikir budaya korporasi tersebut untuk meningkatkat kapasitas dan pelayanan, termasuk soal promosi dan mutasi, sepanjang dia punya kemampuan kenapa tidak. Itu namanya sistem merit ada reward dan ada punishment,” papar dia.

Donny juga menjelaskan tuntutan percepatan pelayanan selalu menjadi terdepan dalam sebuah reformasi birokrasi. 

Menurut dia, DPD RI tidak bisa bermain-main pada pelayanan karena akan menggangu kenyamanan masyarakat. 

“Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mencontoh dari negara tetangga seperti Singapura dan negara lainnya yang maju dalam bidang birokrasi,” sebutnya.

Tidak hanya itu, Donny mengatakan perlu adanya diferensiasi struktur terkait pembagian tugas dan kewenangan. Tentunya harus ada delegasi tanggungjawab kewenangan dan pengawasan.

“Maka kedepan akan menjadi reformasi birokrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi,” lontarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan diskusi pada acara tersebut, Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunisasi, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Satya Susanto mengatakan bahwa untuk menciptakan reformasi birokrasi dibutuhkan sebuah kunci perubahan. 

Perubahan merupakan faktor penentu dalam kesuksesan birokrasi. 

“Perubahan akan membimbing kita ke hal yang baru. Kita jangan sampai mempertahankan yang lama, sehingga tidak mau melakukan perubahan lebih baik,” ujarnya.

Satya juga menambahkan dalam mewujudkan perubahan reformasi birokrasi juga membutuhkan sosok leader sehingga tidak kehilangan arah dalam proses perubahan. Leader tentunya akan berperan kepada setiap anggotanya, lantaran setiap orang susah untuk melakukan suatu perubahan.

“Leader yang menjadi peran utama. Di sini kita tidak membutuhkan bos tapi leader. leader yang bisa membawa perubahan,” tutur dia.

Setidaknya, ada tiga kunci sukses dalam melakukan perubahan reformasi birokrasi yaitu champion atau pimpinan tertinggi yang memiliki kepercayaan dalam melakukan perubahan yang sistematis dari atas ke bawah. Kedua, sponsor atau bawahnya, dia punya kewenangan yang menjadi roll model.

“Ketiga, agent yaitu bisa siapa saja yang bisa mempengaruhi orang lain. Jika tiga kunci ini dilakukan di DPD RI maka culture birokrasi bisa berubah. Tentunya perubahan yang lebih baik lagi,” pungkas Satya.