Disindir Kemendagri Kerap Jalan-jalan Keluar Negeri, Ini Reaksi Anies

58
Gubernur jakarta anies baswedan

MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap terbuka mengenai data perjalanannya keluar negeri. Hal ini dikatakan Anies untuk menjawab sindiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyindirnya kerap melakukan kunjungan ke luar negeri, padahal kursi wakil gubernur DKI masih kosong.

“Kalau transparan kan bagus. kalau ada aturannya diumumkan saja. Gubernur siapa yang pergi ke mana berapa lama urusan apa. Jadi saya malah senang kalau itu diatur dan dibuka,” kata Anies di Gedung DPRD Jakarta, Senin (22/7).

Tak hanya itu, Anies pun siap membeberkan hasil kunjungannya selama kurang lebih 10 hari di luar negeri.

“Alhamdullilah setiap kali pergi justru untuk mengundang orang untuk datang ke Indonesia. Mengajak orang untuk kegiatan di Indonesia termasuk untuk membawa formula E bermain di sini. Nah itu harus dikerjakan dengan pergi ke Luar Negeri,” kata Anies.

Anies pun menyebutkan kalau kunjungan kerjanya ke luar negeri masih dalam tahap normal. Setiap pertemuan yang ia datangi, menyangkut jabatannya sebagai pemimpin daerah.

“Saat ini orang tidak tahu, pergi ke luar negeri itu apa jalan-jalan, studi banding, atau berbicara. Kalau saya pergi saya pasti berbicara pasti kegiatan resmi dengan pemerintah di sana,” katanya.

Dijelaskan Anies, sudah seharusnya Jakarta dan Indonesia tampil di mata dunia. Pembatasan ke luar negeri, menurut Anies, menjadi pembatasan Jakarta dan Indonesia pula untuk berkembang di kancah internasional.

“Kita ini warga global, sudah harus berpikirnya global. Bahkan Indonesia harus berperan ditingkat global. Masa kita semua berpikirnya kandang terus. Nanti akhirnya orang melarang untuk pergi,” tegasnya.

Diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo menyindir Anies bisa ke luar negeri dua kali dalam sebulan.

“Sebagai contoh Pak Anies. Dia enggak ada wakil, tapi satu tahun berapa kali dia? Ada lho gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Kemendagri sulit untuk melarang kepala daerah agar tak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri terlalu sering.