BERITA

Tekad Presiden Soal SDM, PKB: Perlu Dikuti Penataan dan Perencanaan Kebutuhan Kerja

MONITOR, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa tekad Presiden Terpilih Jokowi untuk fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Periode kedua nanti merupakan satu langkah yang tepat.

Pasalnya, dikatakan Dita, dari 131 juta atau sebesar 42,2 persen angkatan kerja di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar (SD) yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan konstruksi.

“Bayangkan, menurut data BPS ini ada 55 jutaan orang yang sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak tamat. Tidak heran tingkat literasi anak-anak kita di bawah rata-rata 72 negara lain. Jangan tanya lagi soal kemampuan sains dan matematika, wong kemampuan baca saja rendah, walaupun tidak buta huruf,” kata Dita dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin (22/7).

“Kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih mereka, semua harapan revolusi digital, 4.0 dan sejenisnya ya susah kesampaian nantinya,”tambahnya.

Tekad Presiden Jokowi, sambung dia, harusnya diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh para pelaku usaha sebagai user. Sebab, kata dia, percuma mahal-mahal keluar uang untuk melatih, kalau pada akhirnya tidak diserap industri lantaran skill-nya tidak cocok. Belum lagi, menurut kalangan dunia usaha 50-70% lulusan S1 tidak siap kerja.

“Menjadi kebutuhan nasional untuk dibentuk semacam Dewan Vokasi Nasional, sebuah lembaga pemerintah non departemen, yang fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, dimana, bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya dan lainnya,” papar dia.

“Jadi tekad Presiden Jokowi perlu dicarikan pola koordinasi yang pas, melalui Dewan Vokasi, dan badan ini nantinya ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK. Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal employment, soal lapangan kerja, soal produktivitas. Masalah sosial itu eksesnya saja,”pungkasnya.

Recent Posts

Pemerintah Dorong IKM Pangan Penuhi Standar Produksi Bersih dan Aman

MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat daya…

34 menit yang lalu

Menag: Kesantunan Lahir dari Pesantren dan Lembaga Keagamaan di Tanah Air

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kesantunan dan keramahan bangsa Indonesia…

2 jam yang lalu

KMA 1543 Tahun 2025 Terbit, BLU UIN Jakarta Resmi Kelola Satuan Pendidikan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama RI resmi menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 1543…

10 jam yang lalu

Wamen UMKM Tekankan Pentingnya Legalitas Agar Skala Usaha Berkembang

MONITOR, Banten - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan pentingnya…

11 jam yang lalu

Kontekstualisasi Nilai Pesantren untuk Jawab Tantangan Zaman

MONITOR, Tangerang Selatan - Pesantren dituntut untuk melakukan kontekstualisasi terhadap nilai-nilai yang hidup di lembaga…

11 jam yang lalu

HSN 2025, DPR: Santri Kawal Peradaban Dunia dari Titik Nol Islam Nusantara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyebut bahwa peringatan Hari Santri…

13 jam yang lalu