Politikus PDIP: Yang Disampaikan Jokowi Soal Oposisi Sudah Tepat

Politikus PDIP, Andreas Hugo Pereira (Sumber: Twitter)

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan apa yang disampaikan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya bertajuk ‘Visi Indonesia’ bahwa oposisi merupakan hal yang mulia dalam rangka membangun demokrasi pada pemerintahan mendatang.

“Ya saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sudah jelas bahwa dalam membangun suatu pemerintahan yang demokratis, maka kita membutuhkan partai penyeimbang yang ada di luar pemerintahan,” kata Andreas kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/7).

“Dan partai yang ada di luar pemerintahan pun itu suatu kehormatan,” tambahnya .

Ia mengingatkan bagaimana pengalaman PDIP selama 10 tahun sebelum akhirnya masuk pemerintahan, dan itu menunjukan konsistensi sikap antara apa yang disampaikan saat kampanye dengan apa yang dilakukann setelag proses Pemilu itu selesai.

“Dan di situ kelihatan bahwa selama 10 tahun PDIP menjadi partai di luar pemerintahan pun ya rakyat tetap menghormati PDI Perjuangan. Dan akhirnya terbukti bahwa rakyat kembali memilih PDI Perjuangan (di Pemilu 2019),” ujar anggota dewan tersebut.

Lebih lanjut, apakah pernyataan presiden itu menutup pintu untuk partai politik lainnya untuk masuk berkoalisi?. Adreas mengatakan jika itu merupakan ranah di dalam antar partai, yang pasti adalah menjadi wajar dalam sistem demokrasi ada partai berada di luar pemerintahan.

“Partai penyeimbang itu suatu kebutuhan. Kenapa? Dinamika politik itu membutuhkan ada partai lain yang dari sekian banyak yang memilih, ada 45% yang tidak memilih pak Jokowi. Ini kan butuh kanalisasi dan kanalisasi politik dalam suatu sistem yang demokratis itu adalah melalui partai-partai di luar pemerintahan yang ada di DPR,” paparnya.

Dalam artian, sambung Andreas sudah sangat jelas bahwa pemerintahan ke depan tetap membutuhkan partner oposisi.

“Ya, karena ada sebagian rakyat yang tidak memilih pak Jokowi, dan mereka membutuhkan bahwa ada kanalisasi suara untuk disampaikan kepada pemerintah.”

“Nah, ketika ada perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, di situ lah fungsi penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi dari mereka yang waktu itu tidak memilih Pak Jokowi,” pungkas dia.