Diwarnai Pemecatan, Pengamat Ingatkan Munas Golkar Tak Dinodai Praktik Anti Demokrasi

119

MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Survei ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah mengingatkan agar para elit Partai Golkar untuk tidak menodai musyawarah nasional (Munas) dengan tindakan yang jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Hal itu menanggapi ikhwal adanya upaya sekelompok pihak internal partai beringin yang mencoba mengarah pada proses pemilihan ketua umum Golkar secara aklamasi, dengan melakukan sejumlah pemecatan.

“Menurut saya ini merupakan satu proses demokrasi yang tidak baik, ini adalah bentuk diskriminasi pimpinan dan sangat jauh dari cita-cita Partai Golkar pasca reformasi,” kata Iskandar melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat (12/7).

Ia menerangkan, pasca reformasi Golkar di bawah dipimpin Bang Akbar Tanjung sebagai ketua umum sempat mengatakan jika Golkar adalah partai reformis, dan itu harus diakui dari semua pemilihan Ketum Golkar dihasilkan dari satu mekanisme pemilhan melalui Munas yang berlangsung secara demokratis.

“Cuma hal ini (yang disampaikan Bamsoet,red) bahwa proses pemilihan Ketum harus lewat Munas agar lebih demokratis bagi semua kader-kader Partai Golkar,” ujarnya.

Oleh karena itu, Iskandar berpandangan, ketua umum yang terpilih atas hasil Munas yang dilakukan secara demokratis, merupakan penghormatan tertinggi pada semangat dan cita-cita partai.

“Saya menanggapi sebagai eksternal Partai Golkat bahwa terpilihnya Ketum dari hasil Munas itu sangat menjunjung tinggi AD/ART partai, sangat menjunjung tinggi proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, dan juga sejalan dengan apa yang digalakan Pak Presiden Jokowi selama ini,” pungkasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan, mantan Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Aziz Samual mengatakan sebanyak 10 Ketua DPD tingkat II Partai Golkar yang ada di Maluku dinonaktifkan dari jabatannya atas arahan dari DPP Partai Golkar.

Ia menyebut penonaktifkan itu terkait dengan dukungan mereka terhadap pencalonan Bamsoet.

Sepuluh Ketua DPD tingkat II yang dinonaktifkan itu diantaranya Ketua DPD Kota Ambon, Kabupaten Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Selain itu, eks Ketua DPD Golkar Kota Cirebon, Jawa Barat, Toto Sunanto mengaku dicopot dari jabatannya juga karena mendukung Bamsoet. Ia pun mengancam berhenti sebagai kader Golkar dan menarik gerbongnya.